Tuban (beritajatim.com) – Pakar ekonomi dan bisnis Universitas Airlangga Surabaya, Profesor Imron Mawardi menilai langkah Pertamina sebagai upaya untuk meminimalisasi penyalahgunaan BBM bersubsidi sehingga tepat sasaran, tidak hanya di wilayah Jawa Timur, Kabupaten Tuban juga termasuk, sehingga pengisian BBM bersubsidi hanya diperuntukkan oleh yang berhak saja.
“Upaya yang baik dan wajar. Ini juga langkah yang benar supaya subsidi tepat sasaran,” ujar Profesor Imron Mawardi. Sabtu (02/05/2026)
Menurutnya, dengan pemutakhiran data oleh Pertamina, orang-orang akan diverifikasi kembali, sehingga hanya yang berhak saja yang bisa membeli BBM bersubsidi. Sebab, penegasan atas pembelian Biosolar memang harus dilakukan, terlebih saat ini disparitas harga antara Biosolar dan Dexlite sangat besar.
“Harga Dexlite, sudah lebih dari tiga kali Biosolar. Karena itu, pengetatan terhadap pembelian Biosolar memang harus dilakukan agar pengguna Dexlite tidak berpindah ke Biosolar yang justru akan membuat subsidi semakin membengkak,” terang Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga tersebut.
Sehingga, harapannya dengan pemutakhiran dan diperketat lagi, mereka yang tidak berhak menggunakannya bisa dihilangkan, atau setidaknya dikurangi. Apalagi, kecurangan yang dilakukan kalangan masyarakat mampu, juga masih sering dijumpai selama ini. “Karena memang yang harus diakui, ada data mereka yang sebenarnya tidak valid,” tambahnya
Termasuk diantaranya, adalah pembeli dari kalangan kendaraan pribadi. Imron sapaannya mencontohkan, seperti Innova Reborn tahun 2020-2021. Karena tidak valid datanya, sebelumnya bisa menggunakan Biosolar, sekarang tidak boleh lagi, begitu pula upaya pemutakhiran harus dilakukan dengan memperhatikan faktor kemudahan layanan. Pasalnya, banyak di antara pemilik barcode yang memang berhak membeli Biosolar.
“Kami menghargai upaya Pertamina yang segera menyediakan 147 helpdesk di Jawa Timur untuk melakukan validasi lebih ketat lagi. Sehingga para sopir truk angkutan tidak perlu bingung dan mereka bisa langsung menuju helpdesk untuk memulihkan barcodenya, karena mereka memang termasuk yang berhak,” terang Imron.
Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga memang berupaya mengedepankan aspek kemudahan terkait pemutakhiran data. Guna melayani sopir truk yang mengalami kendala QR Code saat transaksi misalnya, Pertamina membuka 147 helpdesk di seluruh wilayah Jawa Timur, langkah ini bertujuan, untuk mempercepat proses verifikasi ulang dan mengaktifkan kembali QR Code agar dapat dipakai dalam pembelian BBM bersubsidi.
“Harapannya termasuk di wilayah Kabupaten Tuban penggunaan QR Code dan pengetatan penggunaannya, sehingga BBM bersubsidi hanya digunakan untuk yang berhak,” pungkasnya. [dya/ted]
