Sumenep (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Sumenep, Dul Siam, menyoroti kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan kepulauan di Kabupaten Sumenep.
“Sebagai warga kepulauan, nyata kami rasakan adanya disparitas. Adanya ketimpangan pembangunan antara kepulauan dan daratan,” katanya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 Kabupaten Sumenep, Senin (30/03/2026).
Padahal menurutnya, wilayah kepulauan adalah bagian dari Kabupaten Sumenep, mengingat secara geografis, Kabupaten Sumenep memiliki 126 pulau. 48 di antaranya merupakan pulau berpenghuni.
“Pulau merupakan bagian dari Kabupaten Sumenep yang wajib diperhatikan. Selama ini masih terjadi kesenjangan pembangunan,” tandas politisi PKB itu.
Sementara Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim menegaskan, pemerintah daerah tidak pernah membeda-bedakan antara wilayah kepulauan dan daratan. Ia bahkan mengklaim, selama ini wilayah kepulauan telah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
“Kami juga telah melakukan pembangunan di kepulauan. Tidak ada disparitas. Persoalannya karena tahun lalu ada pemangkasan anggaran ke daerah dari pemerintah pusat. Akibatnya, beberapa pembangunan harus ditunda,” terangnya.
Menurutnya, Musrenbang bukan sekedar agenda rutin tahunan, namun merupakan upaya menjaring masukan, saran, serta aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, sebagai bahan penting dalam penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Sumenep 2027.
“Kami melalui forum ini berkomitmen mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel,” tandasnya. (tem/ian)
