Gresik (beritajatim.com) – Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyoroti masih semrawutnya data bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Ia menilai kondisi tersebut terjadi akibat ego sektoral antarlembaga yang selama ini berjalan sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi.
Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan kerja di Kabupaten Gresik dalam rangka memperkuat koordinasi layanan negara bagi kelompok rentan, fakir miskin, dan anak terlantar.
Menurut Gus Ipul, persoalan utama bansos selama ini adalah ketidaksinkronan data antarinstansi. “Dulu banyak lembaga dan daerah berjalan sendiri. Akibatnya muncul ego sektoral dan bantuan tidak tepat sasaran,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Pemerintah kini, lanjut dia, mengandalkan kebijakan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Melalui kebijakan ini, pengelolaan data dipusatkan di Badan Pusat Statistik (BPS), sementara kementerian dan lembaga lain berperan dalam pemutakhiran data.
“Dengan satu data, diharapkan bantuan bisa lebih tepat sasaran. Namun, menghilangkan ego sektoral ini tidak mudah,” tegasnya.
Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu menambahkan, dirinya juga mengingatkan agar pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tidak main-main dalam mendata masyarakat miskin yang berhak mendapat bantuan. Jika salah sasaran dan berdasarkan subjektivitas, sanksi menanti.
“Kami mengungkapkan bahwa sekitar 45 persen penyaluran bantuan PKH sebelumnya tidak tepat sasaran. Hal ini semakin menegaskan pentingnya pembaruan dan integrasi data. Tahun lalu ada 500 pendamping PKH disanksi, bahkan ada yang diberhentikan. Ini bagian dari evaluasi,” imbuhnya.
Kedatangannya ke Gresik menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas layanan sosial. “Yang terpenting, kita tidak boleh abai. Bisa jadi orang yang membutuhkan itu ada di sekitar kita, tetapi tidak terdata,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Gresik dr. Asluchul Alif menuturkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai langkah pengentasan kemiskinan.
Ia menyebut angka kemiskinan di Gresik trennya terus menurun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin tercatat 138,55 ribu jiwa atau 9,95 persen, turun dibandingkan Maret 2024 sebesar 142,39 ribu jiwa. “Dari data itu, kami fokus pada penduduk yang masuk dalam desil 1 hingga 4, yakni kelompok kesejahteraan terbawah,” urainya.
Mantan Wakil Ketua DPRD itu menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus mendorong pendataan agar seluruh masyarakat miskin bisa masuk dalam sistem. Sebab, di lapangan masih ada yang belum terdata.
“Saat ini kami terus melakukan sinkronisasi data agar selaras dengan DTSEN. Pemerintah daerah juga berupaya memasukkan warga miskin yang belum terdata ke dalam sistem supaya mendapat dukungan anggaran melalui APBD,” pungkasnya. (dny/kun)
