Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melaporkan bahwa tingkat perekaman KTP elektronik (KTP-el) secara nasional telah mencapai angka signifikan sebesar 97,64 persen pada triwulan I tahun 2026.
Capaian strategis di bidang administrasi kependudukan ini disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).
Selain progres identitas digital, Kemendagri juga mencatat keberhasilan pemadanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data kependudukan yang kini menyentuh 98,68 persen.
Integrasi ini diklaim mampu meningkatkan akurasi data nasional secara drastis untuk mendukung berbagai program bantuan sosial dan kebijakan publik agar tepat sasaran.
“Selain itu, pemadanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data kependudukan juga mencapai 98,68 persen, yang menunjukkan peningkatan akurasi data nasional,” kata Tito di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI.
Dalam forum yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda tersebut, Mendagri turut didampingi oleh jajaran pimpinan lengkap, termasuk Wamendagri Ribka Haluk, Bima Arya Sugiarto, dan Akhmad Wiyagus. Fokus utama rapat ini tidak hanya pada data, tetapi juga penguatan tata kelola pemerintahan daerah menjelang periode krusial hari besar keagamaan.
Tito menekankan bahwa pembinaan kepada kepala daerah saat ini difokuskan pada stabilitas harga bahan pokok dan kondusivitas wilayah di awal tahun. Guna memastikan pelayanan publik tidak terganggu selama masa mudik dan balik, Kemendagri mengeluarkan instruksi tegas terkait mobilitas pejabat daerah.
“Kami memberikan edaran penundaan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah setelah hari raya,” ujarnya.
Kebijakan ini diambil agar para kepala daerah tetap berada di wilayah masing-masing untuk memantau kelancaran arus mudik serta memastikan ketersediaan pangan bagi warganya. Selain itu, Kemendagri juga menyelaraskan program daerah dengan agenda strategis nasional seperti pembangunan 3 Juta Rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).
Sektor lingkungan dan pendidikan juga menjadi sorotan, di mana Kemendagri mendukung penuh pengelolaan sampah menjadi energi listrik dan pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Di sisi ekonomi, pengawalan terhadap pertumbuhan daerah dan pengendalian inflasi tetap menjadi agenda mingguan yang tidak boleh kendor.
Dukungan terhadap program prioritas Presiden, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), juga menjadi poin utama yang harus diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Tito memastikan bahwa koordinasi pusat dan daerah dilakukan secara intensif melalui pemantauan langsung ke wilayah-wilayah yang memiliki tingkat inflasi di atas rata-rata nasional.
“Kemudian pengendalian inflasi juga dilakukan rapat setiap minggu dan juga langkah-langkah ke lapangan di daerah-daerah yang tinggi inflasi,” tegas Tito. [hen/ian]
