Kekhawatiran akan ketergantungan seharusnya menjadi panduan untuk mendesain MBG yang lebih cerdas. MBG yang baik harus memiliki “jembatan” menuju kemandirian. Di sinilah ujian sebenarnya dari kapasitas pemerintah dalam merancang kebijakan yang bukan hanya populis, tetapi juga transformatif.
Rakyat Indonesia kembali diajak berpikir. Kali ini yang melempar soal Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Ia mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebutuhan yang lebih mendesak dibanding pembukaan lapangan kerja, meskipun keduanya sama-sama penting bagi pembangunan nasional.
Rachmat mengakui, pandangannya kerap memicu perdebatan publik. Lapangan kerja diakuinya memiliki peran krusial. Namun kondisi di lapangan menunjukkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pangan dan gizi, tidak bisa ditunda.
Berbicara dalam agenda Prasasti Economic Forum 2026 di Jakarta, Kamis (29/1/2026), ia meyakinkan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja. MBG lebih penting daripada lapangan kerja. MBG penting, lapangan kerja penting. “Tetapi MBG lebih mendesak,” cetusnya.
Ia mencontohkan kondisi masyarakat di daerah pelosok yang masih mengalami kelaparan. Oleh karena itu pemenuhan gizi menjadi fondasi penting agar pembangunan sumber daya manusia dapat berjalan efektif, sebelum kebijakan penciptaan lapangan kerja memberikan dampak jangka panjang.
“Cobalah lihat saudara-saudara kita di ujung pelosok desa kita. Mereka lapar, mereka kelaparan,” ujarnya.
Bukan Dikotomis
Pernyataan Rachmat menyiratkan bahwa memastikan kebutuhan dasar lebih diprioritaskan daripada membuka lapangan kerja. Ini bisa dibaca sebagai kebijakan yang berfokus pada jangka pendek (stabilitas sosial, mengatasi kemiskinan ekstrem) dihadapkan pada jangka panjang seperti penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.
Mari kita simak. Bila disebut konteks mendesak, maka dalam situasi krisis semisal inflasi tinggi, gejolak harga pangan dan energi, memastikan kebutuhan dasar terpenuhi memang lebih genting untuk mencegah kerusakan sosial dan kemiskinan akut.
Namun itu bukan pilihan dikotomis. Idealnya, program MBG dan penciptaan lapangan kerja harus berjalan beriringan. Bantuan sosial jangka pendek perlu dirancang agar tidak mengabaikan investasi di sektor produktif.
Pilihan yang salah bukan tanpa risiko. Jika hanya berfokus pada MBG tanpa strategi penyerapan tenaga kerja, ekonomi bisa terjebak dalam ketergantungan bantuan, dan pertumbuhan inklusif jangka panjang terhambat.
Pernyataan itu mungkin benar dalam konteks darurat ekonomi. Namun secara strategis pembangunan nasional harus tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan. Keduanya saling melengkapi. Bukan substitusi.
Ada pendekatan integratif. Program bantuan sosial sebaiknya dikaitkan dengan pelatihan keterampilan, kewirausahaan, atau padat karya. Dengan demikian transisi dari bantuan ke pekerjaan lebih lancar.
Instan
Apakah karena MBG tampak lebih instan? Seperti lebih cepat melihat hasil menanam pohon lamtoro dibanding tanam jati. Maka di sinilah poin kritisnya.
Jika pertimbangan utamanya adalah keinstanan MBG, maka kita masuk ke dalam dilema kebijakan klasik: “merespons krisis vs membangun ketahanan jangka panjang”.
Bagi yang mendukung prioritas MBG, tentu bukan tanpa ritual harapan. Program MBG tampak responsif terhadap penderitaan rakyat. Bantuan langsung seperti MBG, sembako, subsidi energi, atau tunai, dapat meredakan gejolak sosial dalam hitungan hari atau minggu.
Tambahan pula, dengan menjaga daya beli kelompok rentan, konsumsi domestik dapat distabilkan, sekaligus mencegah kontraksi ekonomi lebih dalam. Guncangan eksternal bisa ditangani segera. Ketika terjadi lonjakan harga pangan dan energi, respons cepat memang diperlukan sebelum lapangan kerja baru tercipta.
Dalam tekanan politik tinggi, pemerintah butuh menunjukkan aksi nyata dan cepat. Program MBG ibarat menggelar bazar murah yang dengan mudah bisa mendatangkan pembeli cukup lewat pesan medsos ibu-ibu PKK.
Risiko
Dan beginilah risiko yang bakal terjadi jika hanya mengandalkan program yang bersifat instan. Efek jangka pendeknya, begitu bantuan berhenti, masyarakat kembali rentan jika tidak ada sumber penghasilan mandiri.
Di sisi lain akan terjadi beban fiskal terus-menerus. Program bantuan sosial yang terus diperpanjang tak pelak akan membebani APBN, mengurangi ruang untuk investasi produktif. Belum lagi potensi munculnya ketergantungan pada bantuan pemerintah. Ini mengurangi insentif untuk mencari kerja atau berusaha.
Dan, meski berat untuk dikatakan, kita seperti sedang ingin melupakan –untuk tidak mengatakan– mengabaikan akar masalah. Apa itu? Masalah pengangguran struktural, mismatch skill, dan iklim investasi yang kurang kondusif, tidak terselesaikan. Mismatch skill adalah ketidaksesuaian keterampilan. Kesenjangan antara keahlian yang dimiliki pekerja dengan kebutuhan keterampilan yang diminta oleh industri atau posisi pekerjaan.
Kondisi ini menyebabkan tenaga kerja sulit terserap, terjadi pengangguran terdidik, serta kesulitan perusahaan menemukan karyawan yang kompeten.
Jalan Pintas
Titik temunya mungkin di sini. Keinstanan bukan alasan untuk mengabaikan penciptaan lapangan kerja, melainkan harus menjadi tahap pertama dalam strategi bertahap. Tahap awal MBG untuk stabilisasi darurat. Fase berikutnya program padat karya, pelatihan vokasi, dan insentif UMKM yang terkait dengan penerima MBG. Dan untuk jangka panjang reformasi struktural untuk iklim investasi, pendidikan vokasi, dan industri strategis yang menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Dari sini harus dikatakan, memilih MBG hanya karena lebih instan adalah respons krisis yang wajar. Tetapi jika dijadikan strategi tunggal, itu adalah jalan pintas yang berisiko. Pemerintah perlu transparan tentang rencana transisi dari bantuan instan ke strategi penciptaan lapangan kerja, agar masyarakat tidak terjebak dalam siklus ketergantungan.
Jadi, kata kuncinya: Bukan “MBG atau lapangan kerja”, tapi “MBG sekarang, dengan peta jalan menuju lapangan kerja secepat mungkin”.
Mohon dimaklumi, kekhawatiran akan terjadinya ketergantungan pada bantuan semisal MBG, bukan bertolak dari ruang kosong. Kecemasan itu sangat valid dan telah terbukti dalam berbagai pengalaman kebijakan sosial. Ketergantungan adalah risiko nyata jika program bantuan seperti MBG dirancang tanpa mekanisme “jalan keluar” yang jelas.
Bukan Keniscayaan
Kabar baiknya, ketergantungan bukanlah sebuah keniscayaan. Banyak juga bukti program-program sosial yang berhasil meminimalkan ketergantungan asal dengan desain yang tepat. Misalnya jangka waktunya jelas. Program dirancang dengan tahapan dan batas waktu, sehingga penerima tahu ini bantuan transisi. Ada saatnya berakhir.
Ketergantungan adalah risiko desain kebijakan, bukan sifat alami bantuan sosial. Pernyataan Kepala Bappenas bisa dilihat sebagai pengakuan bahwa krisis saat ini butuh respons cepat. Tetapi, tanggung jawab pemerintah tidak berhenti di situ.
Yang harus diwaspadai adalah jika MBG menjadi program tanpa target waktu dan evaluasi. Tidak ada sinergi dengan Kementerian Tenaga Kerja, Koperasi, atau Pendidikan. Anggaran untuk MBG membengkak hingga mengorbankan anggaran infrastruktur dan pendidikan.
Kekhawatiran akan ketergantungan seharusnya menjadi panduan untuk mendesain MBG yang lebih cerdas. MBG yang baik harus memiliki “jembatan” menuju kemandirian. Di sinilah ujian sebenarnya dari kapasitas pemerintah dalam merancang kebijakan yang bukan hanya populis, tetapi juga transformatif.
Zainal Arifin Emka,
Pengajar Stikosa-AWS
