Blitar (beritajatim.com) – Dalam langkah strategis untuk mengamankan ketahanan pangan sekaligus mendongkrak harga telur yang anjlok, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar langsung melakukan gerak cepat. Solusi yang ditawarkan Pemkab Blitar ini adalah memangkas jalur distribusi dengan menghubungkan langsung para peternak rakyat dengan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah proaktif ini diambil sebagai bentuk dukungan penuh daerah yang dikenal sebagai lumbung telur nasional tersebut terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digalakkan pemerintah. Diharapkan dengan langkah ini harga telur yang kini berkisar Rp20-21 ribu bisa terkerek naik.
Kesepakatan bersejarah bagi peternak lokal ini dicapai dalam Rapat Supply Chain Telur yang digelar di Ruang Candi Penataran, Kantor Bupati Blitar. Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah, perwakilan SPPG, koperasi, asosiasi peternak telur rakyat, serta Direktur PPM Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Tengku Syahdana, yang terhubung secara daring.
Sebagai daerah pemasok 25-30 persen telur di Indonesia, Kabupaten Blitar memegang peranan krusial. Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah, menegaskan bahwa Program MBG tidak boleh sekadar dilihat sebagai proyek peningkatan gizi, melainkan sebuah lokomotif penggerak ekonomi daerah yang harus dimaksimalkan melalui penyerapan produk unggulan lokal.
“Setiap butir telur yang terserap oleh SPPG tidak hanya menjadi sumber gizi bagi anak-anak kita, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi bagi peternak dan masyarakat Kabupaten Blitar,” tegas Beky, Jumat (5/6/2026).
Beky menggarisbawahi bahwa forum ini adalah fondasi awal untuk membangun ekosistem rantai pasok yang tangguh, efisien, dan bersimbiosis mutualisme. Di satu sisi, peternak mendapatkan kepastian serta akses pasar yang berkesinambungan tanpa permainan harga tengkulak. Di sisi lain, SPPG terjamin oleh pasokan telur segar yang berkualitas dengan kuantitas yang stabil.
Untuk memastikan kesepakatan ini tidak hanya berakhir di atas kertas, Pemkab Blitar telah menyiapkan peta jalan eksekusi yang jelas. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar segera melakukan pemetaan detail untuk menjodohkan SPPG dengan koperasi atau asosiasi peternak terdekat.
Setelah pemetaan rampung, seluruh pihak akan menyusun perjanjian kerja sama yang mengikat terkait kuota pasokan, standar distribusi, hingga mekanisme pembayaran yang transparan dan aman bagi peternak.
Menariknya, skema tata kelola rantai pasok yang dirancang ini diproyeksikan tidak hanya berlaku di tingkat kabupaten. Beky optimistis bahwa inovasi ini akan menjadi “Miniatur Model Tata Kelola Rantai Pasok Telur” yang siap diadopsi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Semoga dengan begitu harga telur bisa stabil dan kebutuhan gizi di MBG juga tercover,” tegasnya.
Dengan surplus produksi yang melimpah, pola ini diharapkan mampu menyuplai kebutuhan SPPG lintas daerah di masa mendatang. Melalui sinergi dari hulu ke hilir ini, Pemkab Blitar menaruh harapan besar: kebutuhan nutrisi generasi penerus bangsa dapat terpenuhi secara maksimal, dan roda ekonomi dari kandang-kandang peternak di pelosok desa dapat terus berputar, membawa kesejahteraan yang nyata bagi warga Blitar. (owi/kun)
