Surabaya (beritajatim.com) – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai buruknya tata kelola pemerintahan di Indonesia saat ini berakar dari konfigurasi politik yang tidak sehat.
Ia menyebut banyak keputusan di berbagai sektor strategis lebih didominasi kepentingan politik praktis. Kondisi ini membuat profesionalisme terpinggirkan karena minimnya penerapan sistem merit.
Mahfud mengungkapkan bahwa jenjang karier di lingkungan birokrasi sering kali terhenti secara mendadak. Hal itu terjadi akibat intervensi pejabat politik yang memaksakan kepentingannya.
“Jenjang karir juga sering terpotong di birokrasi karena ditorpedo oleh pejabat politik. Saya kira salah satu masalahnya itu,” kata Mahfud usai mengisi kuliah tamu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Senin (27/4/2026).
Pakar hukum tata negara ini menekankan pentingnya penguatan demokrasi untuk memperbaiki keadaan. Baginya, membangun demokrasi yang benar hanya bisa dilakukan dengan cara menegakkan konstitusi secara murni.
Meski kondisi saat ini penuh tantangan, ia meyakini Indonesia masih memiliki peluang untuk berbenah. Sejarah membuktikan bangsa ini mampu menyelesaikan krisis meski sering kali arah kebijakan kembali melenceng.
Mahfud menawarkan solusi konkret berupa pembenahan total pada peta politik nasional. Tanpa komitmen kembali ke jalur hukum, ia khawatir kerusakan tatanan negara akan semakin sulit diperbaiki.
“Perbaikan konfigurasi politik agar kembali ke konstitusi dan penegakan hukum. Itu kuncinya. Kalau dibiar-biarkan nanti kebablasan, hilang semua,” pungkasnya. [ipl/but]
