Jember (beritajatim.com) – Try Sandi Apriana, legislator Partai Demokrat DPRD Jember, Jawa Timur, berkeliling Kampung Ledok, yang merupakan kampung halaman Bupati Hendy Siswanto, untuk membagikan bingkisan berupa sarung dan beras, Sabtu (30/4/2022).
“Kami sedikit berbagi dengan warga sekitar. Setiap tahun kami memang sudah melaksanakan (pembagian bingkisan). Tapi biasanya di rumah, sekarang kami berkeliling,” kata Sandi di sela-sela acara. Dengan berkeliling, ia bisa bertatap muka langsung dengan warga yang juga konstituennya.
Ada perbedaan suasana kegiatan sosial tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Tahun ini kegiatan Dewan lebih produktif dan Jember banyak mengalami perubahan. Ekonomi lebih baik lagi, tapi masih ada orang-orang kurang mampu yang harus diperhatikan,” kata Sandi.
[berita-terkait number=”5″ tag=”dprd-jember”]
Selama pandemi angka kemiskinan di Jember meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Maret 2021 tingkat kemiskinan mencapai 10,41 persen atau 257.090 orang miskin. Angka ini bertambah 9.100 jiwa dibandingkan dengan bulan yang sama pada 2020.
Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kebutuhan dasar dalam mengukur tingkat kemiskinan. Dengan begitu, definisi dari penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
Angka kemiskinan di Kabupaten Jember masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata angka kemiskinan di Jawa Timur yang teracatat sebesar 11,40 persen. Namun jika dibandingkan rata-rata nasional yang mencatatkan persentase kemiskinan 10,14 persen, terpaut 0,27 persen lebih tinggi.
Ada delapan faktor yang diduga mempengaruhi kondisi tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember periode Maret 2020 sampai Maret 2021. Pertama, pandemi Covid-19 yang berkelanjutan berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember sempat terkontraksi dan minus 2,98 persen pada tahun 2020. Dibutuhkan cukup waktu untuk melakukan pemulihan. Laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Jember juga terkontraksi menjadi minus 0,67 persen pada 2020.
Inflasi juga memberikan pengaruh terhadap kemiskinan. Laju inflasi selama periode Maret 2020-Maret 2021 tercatat 1,66 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang naik pada periode Agustus 2020-Maret 2021 sebesar 0,31 persen poin.
Peningkatan angka kemiskinan juga dipicu oleh adanya 151.750 orang penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19. Faktor lainnya, belum pulihnya aktivitas perekonomian akibat dampak pandemi Covid-19 dan pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat selama pandemi.
Jumlah pengangguran atau yang biasa didefinisikan sebagai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2021 sebesar 5,44 persen, mengalami kenaikan 0,31 persen dibandingkan Agustus 2020. Dari 1,34 juta orang penduduk usia kerja, terdapat 73.020 orang penganggur. Jumlah ini semakin bertambah jika mengacu pada dampak pandemi.
“Penanganan kemiskinan harus menyeluruh. Kebetulan saya di Komisi A DPRD Jember memulainya dengan pendataan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengetahui mana warga yang kurang mampu dan membutuhkan kesejahteraan khusus,” kata Sandi.
Data itu kemudian disinkronkan dengan data Dinas Sosial. “Dari situ apa yang dilakukan pemerintah bisa didukung. Pemerintah tidak bisa memberi bantuan setiap hari. Di sini peran anggota DPRD dan partai hadir di masyarakat,” kata Sandi.
Sandi melihat pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sudah berbuat maksimal. “Bu Risma (Menteri Sosial Tri Rismaharini) pernah ke sini karena melihat data kesejahteraan yang kurang tepat dan yang harus dibenahi banyak. Bu Gubernur juga memberikan banyak bantuan khusus. Pendidikan dan kesehatan juga diperhatikan. Di Jember, pelayanan rumah sakit kelas III sudah digratiskan bupati. Pendidikan SD, SMP negeri gratis. SMA dan SMK negeri juga gratis semua,” katanya. [wir/kun]
