Jombang (beritajatim.com) – Ketua KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) Jawa Timur Sumrambah berharap kenaikan harga beras akhir-akhir tidak dijadikan alasan oleh pemerintah untuk melakukan impor. Pasalnya, jika hal itu dilakukan justru akan ‘membunuh’ petani.
Diperkirakan Maret hingga April mendatang petani panen raya. Karenanya, menurut Sumrambah, jangan sampai ketika sedang panen raya justru petani digempur oleh beras impor. Sehingga harga akan jatuh. “Sedangkan petani ekpektasinya hari ini sudah terlalu tinggi soal harga,” kata Wakil Bupati Jombang periode 2018-2023 ini, Kamis (29/2/2024).
Sumrambah mengungkapkan bahwa KTNA menyambut baik kenaikan harga beras. Alasannya, hal itu akan berdampak bagi keuntungan petani. Saat ini, harga gabah kering sawah (GKS) sebesar Rp7.300 per kilogram.
Dengan harga tersebut petani masih untung. Dia mengkalkulasi, dalam lahan satu hektar, biaya operasional mencapai Rp18 juta. Besaran tersebut sudah termasuk pupuk, saprodi, upah buruh, serta sewa lahan. Dalam satu hektar menghasilkan 6 ton gabah.
“Jika harga GKS Rp7.300 per kilogram, maka petani mendapatkan uang kisaran Rp42 juta. Dari jumlah itu dipotong biaya operasional Rp18 juta, sehingga tersisa Rp24 juta. Untung tersebut dibagi empat, karena masa panen empat bulan. Jadi penghasilan petani Rp6 juta per bulan,” kata Sumrambah merinci.
Namun rata-rata petani di Jatim memiliki lahan cukup sempit, hanya 0,3 hektar. Sehingga penghasilan mereka di kisaran Rp2 juta per bulan. Tentu, bagi Sumrambah, harga gabah Rp7.300 per kilogram adalah angin segar bagi petani. “Jangan sampai harga gabah di bawah Rp6 ribu,” ujarnya.
Faktor Kenaikan Harga
Ketua KTNA Jatim ini berpandangan bahwa kenaikan harga beras dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Di antaranya, pemerintah tidak memiliki cadangan beras yang cukup. Kemudian faktor cuaca yang berdampak musim panen mundur.
Biasanya, bulan Februari sudah ada petani yang panen. Namun saat ini kemungkinan mundur hingga akhir Maret. “Biasanya Desember petani sudah mulai tanam. Tapi kemarin Desember belum ada hujan. Nah, baru Januari turun hujan. Sehingga kemungkinan panen raya pada Maret hingga April,” lanjutnya.
Oleh sebab itu, Sumrambah berharap harga tersebut tidak turun pada Maret-April 2024. “Sehingga dengan harga tinggi tersebut bisa menarik minat orang untuk kembali ke sektor pertanian. Karena sektor ini menjanjikan keuntungan. Mari belajar menghargai beras, mari menghargai petani,” katanya.
Mantan aktivis GMNI ini mengungkapkan, naiknya harga gabah dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya adalah keberadaan pupuk subsidi. Betapa tidak, pupuk subsidi bagi petani selama ini dibatasi.
Sehingga mereka beralih ke pupuk non-subsidi. Dampaknya, petani harus merogoh kocek lebih dalam untuk ongkos produksi. Sudah begitu, upah buruh juga semakin mahal. Jika harga gabah dan beras terus ditekan, maka ini menjadi kerugian bagi petani.
“Harga gabah kering sawah itu paling ideal harus di atas Rp6 ribu. Kalau di bawah itu, kasihan petani. Mereka tidak mendapat keuntungan. Saat ini Rp7.300 per kilogram, petani masih untung,” ujarnya.
Bagiamana dengan lemahnya daya beli masyarakat? Sumrambah mengatakan bahwa saat ini jumlah petani mencapai 60 persen. Artinya, 60 persen masyarakat memiliki daya beli yang bagus. Jangan kemudian ketika PNS gajinya naik, buruh naik, justru petani ditekan pendapatannya.
“Tidak adil dong. Sebagai Ketua KTNA saya berharap harga gabah stabil di atas Rp6 ribu. Orang tidak tahu betapa susahnya menjadi petani hari ini. Pupuk susah, saprodi mahal, pengairan juga susah, harus pakai mesin pompa. Ini yang membuat ongkos produksi tinggi,” katanya.
Pemerintah Harus Pro-petani
Ketua KTNA Jatim Sumrambah juga mengatakan kalau memang pemerintah berpihak kepada sektor pertanian, maka harus segera menetapkan secepatnya lahan pertanian keberlanjutan. Artinya, peruntukan tanah pertanian tidak bisa diubah untuk industri maupun hunian dan sebagainya.
Tapi harus tetap dipertimbangkan tentang perkembangan industri. “Harus ada lahan-lahan strategis yang ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan. Jika tidak, maka akan terjadi penyusutan luar biasa,” katanya.
Sumrambah mencatat, lahan pertanian pada 2012 secara nasional mencapai 8,4 juta hektare (Ha). Pada 2019 menyusut menjadi 7,4 juta Ha. “Kita sudah kehilangan lahan pertanian 1 juta hektar. Itu masih 10 tahun. Nah, bagiamana dengan 20 hingga 30 tahun ke depan. Padahal, kebutuhan pangan semakin meningkat,” katanya.
“Makanya kami meminta pemerintah membuat aturan atau menerapkan kebijakan perlindungan lahan sawah, guna memacu produktivitas pertanian sebagai upaya antisipasi krisis pangan,” pungkas alumnus UB (Universitas Brawijaya) Malang ini. [suf]
