Jember (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, soal pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
KPK mengingatkan saat pertemuan antara pimpinan KPK dengan sejumlah kepala daerah di Jawa Timur, di Banyuwangi, beberapa waktu lalu. “Oleh Pak Nurul Gufron, komisioner KPK, disampaikan bahwa harus sudah selesai sebelum akhir November 2023,” kata Sekretaris Daerah Jember Hadi Sasmito, Minggu (26/11/2023).
KPK juga berpesan bahwa perencanaan menjadi kunci pencegahan penyalahgunaan anggaran. “Perencanaan harus presisi sesuai standarisasi dan regulasi, maupun kebutuhan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kabupaten dan kota,” kata Hadi.
Menurut Hadi, Pemerintah Kabupaten Jember sudah melaporkan kesiapan persetujuan bersama APBD 2024 dengan DPRD pada 27 November 2023. “Perkembangan terakhir kemarin juga sudah ada rapat gabungan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Jember,” katanya.
Banggar menyampaikan kesimpulan-kesimpulan di semua sidang komisi. “Semua sudah kami bahas bersama dalam pertemuan itu, Prinsipnya, sepanjang usulan perubahan dan penggeseran-penggeseran di komisi tidak keluar dari belanja prioritas dan dalam satu rumah antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah), masih bisa kami sesuaikan dan bisa kami lanjutkan dalam proses finalisasi untuk selanjutnya dibawa dalam paripurna keempat,” kata Hadi.
Rencananya, lanjut Hadi, finalisasi akan dilaksanakan pada Senin (27/11/2023). “Intinya, pada 24 November 2023 kemarin, kami sudah menyampaikan usulan dan pendapat masing-masing. Secara garis besar tidak ada persoalan, karena kami saling mendukung. Namun karena ada beberapa yang perlu didetailkan kembali pada 2024, finalisasinya dilakukan Senin pagi besok,” katanya.
Berdasarkan hasil pembahasan jelang finalisasi, kekuatan belanja APBD Jember 2024 sekitar Rp 4,2 triliun dan kekuatan pendapatan sebesar Rp 3,98 triliun. “Untuk pendapatan asli daerah, ada peningkatan signifikan dari yang sebelumnya Rp 851 miliar pada APBD 2023 awal menjadi Rp 928 miliar. Mendekati Rp 1 triliun. Mudah-mudahan pada Perubahan APBD 2024, kita bisa menyentuh Rp 1 triliun,” kata Hadi. [wir]
