Hari-hari belakangan ini adalah hari-hari yang sibuk bagi Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi. Kontroversi soal dugaan oplosan Pertalite dan Pertamax di masyarakat membuat legislator asal Kabupaten Jember, Jawa Timur, ini harus bekerja keras untuk mencari jalan keluar dan mengembalikan kepercayaan publik kembali kepada pemerintah.
Bambang memimpin rapat dengar pendapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan sejumlah pemangku kepentingan di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025), untuk mengklarifikasi persoalan itu.
“Kami tidak mencampuri urusan hukumnya. Itu urusan kejaksaan. Kami hanya ingin agar persoalan ini tidak mengganggu program subsidi pemerintah,” kata Bambang kepada Beritajatim.com via ponsel, Sabtu (1/3/2025) dini hari.
Bagaimana sebenarnya kontroversi isu Pertamax dan Pertalite ini? Menjelang sahur, pria berkacamata ini merespons sejumlah pertanyaan dari Beritajatim.com. Berikut petikan wawancaranya.
Beritajatim.com:
Sebenarnya bagaimana Komisi XII melihat kontroversi Pertalite dan Pertamax ini?
Bambang Haryadi:
Kami menjalankan fungsi pengawasan terhadap mitra kami, yakni Kementerian ESDM, dalam hal ini Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Spesifikasi bahan bakar minyak (BBM) ditetapkan Dirjen Migas. Komisi XII meninjau lapangan untuk memastikan masyarakat mendapatkan jenis BBM yang sesuai dengan apa yang diharapkan.
Pengawasan terhadap kualitas BBM ada pada Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas. Setiap produk yang akan dikeluarkan seluruh badan usaha harus melalui proses pengujian di Lemigas. Ada proses pemeriksaan secara periodik sebelum didistribusikan.
Kami tidak mencampuri proses hukum. Kami hanya memastikan bahwa proses pengawasan yang dilakukan Kementerian ESDM melalui Dirjen Migas itu berjalan. Oleh sebab itu ketika ada isu pengoplosan (antara Pertamax dan Pertalite), kami pastikan kepada ESDM.
Kami kemudian kemarin minta sampel, ayo diperiksa semua. Walaupun mereka mengatakan sudah dilakukan tes secara periodik (terhadap produk BBM).
Saya minta agar data pengujiannya dibuka saja ke publik biar tidak jadi polemik. Biar masyarakat bisa tenang.
Beritajatim.com:
Siapa yang bertanggung jawab mengontrol kualitas BBM?
Bambang Haryadi:
Kontrol kualitas ada di Dirjen Migas. Spesifikasi juga ada di Kementerian ESDM. Contoh: RON 92 itu berwarna biru. Di semua SPBU sama. Terkait (uji terhadap) kandungan di dalamnya itu wewenang Lemigas di bawah Dirjen Migas.
Beritajatim.com:
Bagaimana hasil pemantauan Komisi XII?
Bambang Haryadi:
Kami sudah minta hasilnya. Mereka merilis di website mereka hasil pengujian terhadap semua produk. Jadi harus berlaku adil. Makanya kemarin kami cek semua, karena kami fair. Jadi dalam rangka memberikan kepastian, biar tidak terjadi kegaduhan.
Beritajatim.com:
Sebenarnya isu oplosan ini seperti apa sih?
Bambang Haryadi:
Oplosan tidak dikenal dalam skema migas dan batu bara. Kalau blending dikenal. Oplosan itu konotasinya ada percampuran dengan zat ilegal. Mekanismenya dilarang. Kalau blending wajar, karena memang itu skema untuk mencapai produk tertentu. Dan itu semua ahli sama (sepakat), dan itu ada aturannya.
Setiap kilang minyak kan hasilnya berbeda-beda. Tidak mungkin hasilnya sama. Tapi untuk mencapai titik tertentu, mereka ada rumusan melakukan blending. Dan itu semua. Tidak hanya kilang di dalam negeri. Di luar negeri juga sama.
Misalkan sumur A dengan sumur B. Hasil kilangnya anggaplah yang satu RON 91,5, satunya hasilnya 93,7. Bagaimana mencapai RON 92, kan itu harus ada upaya blending. Ada rumusnya.
Kami tidak masuk ke sisi hukumnya. Hukum silakan, kami dukung penuh, Bahkan kalau perlu bongkar ke akar-akarnya. Kami juga meyakini kejaksaan dalam menentukan peningkatan status tersangka pasti punya dasar hukum. Posisi kami di sini memastikan produknya, karena tugas kami adalah mengawasi pemerintah.
Beritajatim.com:
Saran Komisi XII untuk mengembalikan trust ke Pertamina?
Bambang Haryadi:
Saya bilang ke depannya, pertama, kita harus lebih perkuat lagi keterbukaan publik. Makanya kemarin saat talkshow dengan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), kami bilang, buka saja data pengujian setiap bulan. Toh itu dilakukan periodik. Menurut kami, transparan saja. Tidak hanya ke Pertamina, tapi ke semuanya. Toh semua pemeriksaan melalui Lemigas.
Cuma karena ini terjadi ketidakpercayaan publik terhadap badan usaha milik negara, kami minta agar dibuka saja. Transparan saja. Ini hasil pengujiannya.
Bahkan kalau perlu nanti ke depan disiapkan saja alat di situ, di masing-masing SPBU. Kita saja bisa mengecek sendiri gula darah. Siapkan saja alat di situ. Bagi masyarakat yang ragu beli di situ, cek di situ. Biar tidak ada yang main-main. Minimal cek standar terkait oktan.
Saya pikir anak-anak negeri kita canggih-canggih menciptakan alat itu. Kalau secara lab kan butuh waktu lama. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa diciptakan tester langsung. Jadi publik percaya.
Jadi trust ini harus dibangun kembali. Mau bagaimana? Ini badan usaha milik negara. Kita dukung pemberantasan korupsi terkait oknum-oknum Pertamina yang bermain. Tapi kita harus tahu bahwa Pertamina ini salah satu rantai pasok yang paling kuat di Indonesia.
Pertamina punya enam ribu SPBU. SPBU mini empat ribu sekian. Total sepuluh ribu. SPBU swasta hanya 200 biji. Pokoknya jumlahnya masih jauh di bawah Pertamina, di bawah lima persen.
Kedua, yang kami selalu jaga, jangan sampai distrust (ketidakpercayaan) ini memunculkan kepanikan publik. Ini kan Pertamax dan Pertalite berimpitan, antara BBM non subsisi dengan BBM bersubsidi. Jangan sampai ketidakpercayaan ini mendorong semua masyarakat berpindah ke BBM subsidi.
Beritajatim.com:
Apa bahayanya jika semua masyarakat berpindah dari Pertamax ke Pertalite?
Bambang Haryadi:
Ya gak bisa dong. Kan sudah peruntukannya. Kuotanya juga. Entar orang-orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi mengambil ke situ (pertalite), bagaimana? Dengan alasan tidak percaya lalu memaksa minta beli Pertalite, bagaimana?
Kami ingin subsidi tepat sasaran. Di tengah polemik kasus korupsi ini, yang melibatkan oknum-oknum Pertamina yang nakal, jangan sampai ada ruang ketika pemerintah hendak menata subsidi tepat sasaran, malah orang yang ridak berhak memaksakan masuk menggunakan skema subsidi.
Kami menjaga agar tidak ada oknum-oknum yang menunggangi distrust ini. Terjadi pergeseran isu.
Beritajatim.com:
Pergeseran isu bagaimana?
Bambang Haryadi:
Sekarang sudah banyak, isu beli Pertamax rasa Pertalite.Ini kan mengakibatkan masyarakat beli Pertalite saja. Padahal Pertalite subsidi. Di tengah pemerintah ingin menata subsidi tepat sasaran, adanya kasus ini menjadi bagian dari perbaikan.
Kami dulu pada 2023 saat masih di Komisi VII, sempat mengusulkan, agar BBM bersubsidi hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum. Biar gampang mendeteksi. Kemudian solar bersubsidi hanya untuk angkutan umum, angkutan sembako, petani, dan nelayan.
Beritajatim.com:
Berarti ke depan, apa yang harus dibenahi?
Bambang Haryadi:
Kami mendorong pengawasan oleh pemerintah, dalam hal ini Dirjen Migas, lebih ketat. Karena mereka yang menetapkan spesifikasi, mereka juga yang mengawasi. Yang menguji Lemigas. Sebelum didistribusikan, wajib dicek Lemigas.
Kami tahu saat ini Komisi XII digiring (isunya) seolah-olah membela ini dan membela itu. Padahal tugas kami pengawasan. Kami mengawasi pemerintah. Tugas kami mengawasi regulatornya. Ketika kami melakukan tugas, kenapa malah dibilang ini (seolah membela).
Kami dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) mengundang semua, biar ada keberimbangan. Kalau kami hanya berdiskusi dengan salah satu saja, dikira berpihak. Kami hanya ingin kesamaan informasi. Informasinya sama tidak?
Ketika terjadi kegaduhan ini, ya ayo, skema pengawasannya diperbaiki. Kalau perlu (hasil uji) dipublikasi. Tinggal buka saja hasil pengujiannya kalau belum ada alat yang memadai untuk dilakukan pengujian oleh konsumen secara langsung. [wir]
