Ponorogo (beritajatim.com) – Sebanyak 307 desa dan kelurahan di Kabupaten Ponorogo, sudah melakukan musyawarah desa khusus (Musdesus) untuk pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Dengan pembentukan koperasi, tentu ini bertujuan untuk menekan gempuran arus kapitalisme yang kian menyusup hingga ke lini-lini ekonomi masyarakat.
Bupati Sugiri Sancoko pun berusaha berjuang dari akar rumput lewat Kopdes Merah Putih dan menolak menyerah pada sistem pasar bebas yang menempatkan keuntungan di atas segalanya.
“Ideologi kapitalis harus dilawan dengan ideologi kerakyatan. Praktik nyata ekonomi kerakyatan, salahnsatunya dengan pembentukan Kopdes Merah Putih ini,” tegas Bupati Sugiri, Selasa (3/6/2025).
Kopdes Merah Putih ini, kata Bupati Sugiri bukan untuk menggantikan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tetapi menjadi pendamping dan penguat. Tujuannya yakni menciptakan simpul ekonomi yang tidak hanya dikelola bersama, tetapi juga dimiliki rakyat desa itu sendiri.
“Keberadaannya tidak untuk menggantikan fungsi BUMDes, tapi justru menjadi pendamping dan penguat. Kita ingin kolaborasi antara BUMDes, BUMD, dan koperasi. Semua bisa berjalan bersama tanpa saling menyingkirkan,” katanya.
Gerakan ini bukan sekadar ide di atas kertas. Bupati Sugiri menyebut seluruh desa atau kelurahan di Bumi Reog sudah menggelar Musdesus untuk membentuk Kopdes Merah Putih.
“Sudah 100 persen. Tinggal unggah dokumen ke Kementerian Hukum. Desa di Babadan sudah 100 persen,” ungkapnya.
Yang menarik, kehadiran Kopdes ini diharapkan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Misalnya untuk mencukupi program Makanan Bergizi Gratis (MBG), msing-masing koperasi bisa menyuplai kebutuhan pokok seperti beras, telur, ayam, sayur, hingga bumbu dapur. Dari situ, baru bicara tentang MBG, dan bisa dikembangkan kalau ada program lain.
“Semua tumbuh dari bawah, bukan dari atas. Inilah yang disebut ekonomi kerakyatan,” tegas Sugiri.
Di era ketika logika pasar mendikte harga dan akses, Ponorogo memilih berbalik arah. Kopdes Merah Putih adalah manifestasi perlawanan terhadap sistem kapitalistik yang menggerus nilai kebersamaan. Dengan menghidupkan kembali koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional, Pemkab Ponorogo membangun kekuatan ekonomi dari bawah, dari rakyat untuk rakyat.
“Ideologi kapitalis hanya bisa dikalahkan dengan ideologi kerakyatan. Dan koperasi desa adalah alat perjuangan kita,” pungkas Sugiri. [end/aje]
