Jakarta (beritajatim.com) – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan International Fund for Public Interest Media (IFPIM) tengah menggelar konferensi regional CTRL+J APAC 2025 yang berlangsung selama tiga hari, dari 22 hingga 24 Juli 2025, di Hotel Le Meridien, Jakarta. Acara ini bertujuan memperkuat kerja sama lintas negara di kawasan Asia–Pasifik untuk merumuskan standar jurnalisme berkualitas di era Kecerdasan Buatan (AI). Konferensi ini dihadiri oleh para jurnalis, penggiat media, akademisi, hingga pelaku teknologi digital.
Pada hari kedua, panel diskusi bertajuk “Preparing the Future: The State of Play in APAC” menghadirkan tiga pembicara, salah satunya Jacque Manabat, jurnalis multimedia asal Filipina. Jacque membagikan pengalamannya memproduksi konten berita melalui platform media sosial seperti TikTok. Meskipun format penyampaian berubah, ia menegaskan prinsip kerja jurnalistik tetap dijaga. “Kami masih melakukan pekerjaan dengan metode jurnalistik, hanya saja dengan bentuk penceritaan yang berbeda,” kata Jacque. Ia mengutamakan verifikasi, pengecekan fakta, serta patuh pada Kode Etik Jurnalistik.
Dalam panel yang sama, Irendra Radjawali, peneliti dari Kyoto University, Jepang, menyoroti bias dalam sistem AI saat ini. “Data yang dimasukkan ke dalam AI sangat bias karena sebagian besar dibuat oleh programmer kulit putih dan Barat, jadi sebenarnya tidak lengkap dan serba tahu seperti yang kita asumsikan,” ungkapnya.
Sesi diskusi “Preparing the Future: Compensation Strategies” membahas strategi kompensasi terhadap organisasi berita di era digital. Nelson Yap, Wakil Ketua Public Interest Publishers Alliance Australia (PIPA), memaparkan bahwa pemerintah Australia mendistribusikan dana hibah sebesar 99 juta dolar Australia untuk organisasi berita selama tiga tahun sejak 2025. “Jurnalisme adalah infrastruktur publik yang sangat penting dan pemerintah Australia mengakui hal ini,” ujarnya.
Nelson juga mengungkapkan tentang program news bargaining code yang mewajibkan perusahaan raksasa digital seperti Google dan Meta untuk menegosiasikan konten berita dengan penerbit. Ia mencontohkan kasus di Kanada, di mana perusahaan teknologi memblokir konten berita di platform mereka. “News Bargaining Initiatives mendorong platform digital untuk masuk atau memperbarui kesepakatan dengan penerbit berita. Pada saat yang sama, Amerika mengancam akan memperlakukan tarif tambahan atau tarif yang lebih tinggi di Australia karena kami mengatur teknologi, sementara perusahaan-perusahaan teknologi menjarah organisasi-organisasi berita di Australia,” imbuhnya.
Panel lain bertajuk “Preparing the Future: Amplifying Diverse Voice and Addressing the Language Barrier in AI” menyoroti pentingnya keragaman bahasa dan suara dalam pengembangan teknologi AI. Shalini Joshi, Program Director for Training and Network Meedan, menjelaskan bahwa AI untuk pemeriksaan fakta kini tersedia dalam 31 bahasa Asia dan bertujuan membantu media serta organisasi masyarakat sipil memperluas artikel mereka.
Dr. Leslie Teo, Senior Director of AI Product dari AI IG, mempresentasikan LLM SEA-Lion yang berfokus pada bahasa Asia Tenggara, termasuk bahasa lokal seperti Jawa dan Ambon. Dari Indonesia, peneliti AI Center ITB, Ayu Purwarianti, memperkenalkan proyek Nusa Dialogue yang mendokumentasikan bahasa daerah menggunakan sumber data dari penutur asli.
Diskusi terakhir bertajuk “Preparing for the Future: Publisher’ Preparedness and Engagement Strategy in the Era of AI” menghadirkan Sergio Spagnuolo, Executive Director of Nucleo Journalismo asal Brasil, dan Matt Prewitt, President of RadicalxChange Foundation. Sergio menyoroti lemahnya regulasi terhadap AI di Indonesia dan Brasil. “Indonesia dan Brasil memiliki kebijakan AI yang sangat permisif, hanya 5-6 persen situs web media yang memblokir setidaknya satu agen AI dalam file robot.txt mereka. Sementara itu, proporsinya 35 persen di Amerika Serikat. Kami akan segera merilis sebuah alat untuk penerbit menghasilkan file robot.txt anda sendiri, untuk membantu Anda memblokir bot apapun yang ingin anda blokir,” katanya.
Matt Prewitt menegaskan pentingnya perlindungan atas konten jurnalistik yang diproduksi. Ia mengajak jurnalis dan organisasi media untuk menyiapkan perizinan serta memperkuat posisi tawar dengan perusahaan teknologi. “Mereka harus mengumpulkan kekuatan untuk bernegosiasi dengan perusahaan teknologi dalam hal akses AI dan bagaimana informasi dapat dibagikan. Tidak mengontrol akses terhadap konten Anda akan mengakibatkan penurunan dukungan pasar lebih lanjut untuk organisasi media,” ungkapnya. [beq]
