Bondowoso, (beritajatim.com) – Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, Selasa (29/7/2025).
Agenda utama rakor ini adalah evaluasi pelaksanaan APBD Semester I Tahun Anggaran 2025 serta pembahasan prognosis 6 bulan ke depan.
Ketua Komisi I DPRD Bondowoso, H. Setyo Budi menyampaikan, rapat ini bukan sekadar forum evaluasi, namun juga menjadi landasan dalam menyusun langkah strategis pemerintahan ke depan.
Menurutnya, kinerja OPD selama setengah tahun pertama harus menjadi cerminan bagi perbaikan pelayanan publik dan efektivitas anggaran pada semester selanjutnya.
“Rapat ini tidak sekadar mengevaluasi, tapi menjadi tolak ukur bagi OPD dalam memperbaiki kinerja dan pengelolaan anggaran ke depannya,” tegasnya pada BeritaJatim.com usai kegiatan.
Salah satu catatan serius Komisi I tertuju pada kinerja Inspektorat Kabupaten Bondowoso, terutama dalam pengawasan keuangan desa.
Komisi menilai, masih ada temuan penggunaan dana desa yang tidak maksimal, yang berisiko menurunkan kualitas pelayanan di tingkat paling bawah.
“Inspektorat harus lebih jeli dan tajam dalam melakukan pengawasan, terutama di desa-desa,” tandas Budi yang juga menjabat Ketua DPC Partai Gerindra Bondowoso.
Tak hanya itu, Komisi I juga menyoroti kinerja BKPSDM, khususnya terkait percepatan rotasi, mutasi, dan open bidding jabatan struktural.
Dengan anggaran yang telah tersedia, Komisi I mendorong agar penyegaran birokrasi segera direalisasikan guna meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan.
“Kami menyarankan agar rotasi dan mutasi segera dilakukan. Ini penting untuk mendukung optimalisasi kinerja birokrasi,” imbuhnya.
Komisi I menegaskan pentingnya evaluasi ini dijadikan sebagai refleksi bersama antara legislatif dan eksekutif.
Segala kekurangan dalam perencanaan dan realisasi program di masa lalu diharapkan tidak terulang dalam prognosis semester kedua tahun anggaran 2025.
Lebih lanjut, apabila dalam perubahan APBD (P-APBD) terdapat sisa atau tambahan anggaran, Komisi I menyatakan siap memberikan dukungan terhadap program-program yang dianggap rasional dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Selama usulan programnya rasional dan berdampak, kami pasti merespon positif di P-APBD,” pungkasnya. [awi/aje]
