Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah mulai serius menyiapkan skema pembatasan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Dr Komaidi Notonegoro SE ME, pengamat independent industri Minyak dan Gas (Migas) menyarankan pemerintah pakai cara mudah saja.
“Caranya mudah saja. Yang boleh ngisi Pertalite hanya roda dua saja dan mobil plat kuning atau transportasi umum. Mobil plat hitam dilarang beli Pertalite,” beber Komaidi saat ditemui usai menghadiri dialog interaktif yang digelar PMII di Islamic Center, Sabtu (25/6/2022) sore.
“Logikanya begini. Orang yang beli mobil khan tidak mungkin tidak bisa beli BBM dengan oktan tinggi. Jika memang mereka hanya mampu beli Pertalite yang harganya 7 ribuan, pasti kemampuannya hanya membeli kendaraan roda dua,” tegas Direktur Eksekutif ReforMiner Institute itu.
[berita-terkait number=”4″ tag=”BBM”]
Komaidi dihadapan mahasiswa PMII juga menyebutkan jika subsidi BBM yang ada saat ini sudah sangat membebani negara. Dan jika dibiarkan terus dinikmati oleh orang yang mampu beli mobil tetapi tidak bisa beli BBM non subsidi, maka subsidi untuk pendidikan dan pupuk pun akan tergenjet oleh kebutuhan subsidi BBM.
“Subsidi ditujukan untuk masyarakat kurang mampu. Nah kalau sudah mampu beli mobil, masa tidak mampu beli BBM non subsidi,” kritik alumnus Fakultas Ekonomi Unair itu.
Hal yang sama juga diamini oleh Abdul Ghoni Mukhlas Nia’m S.Pd.I, Anggota Komisi C DPRD Surabaya yang miris melihat nasib para nelayan di Kenjeran Surabaya yang tak bisa melaut karena tak punya solar.
“Solar ada, dijual di Pertamini yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan SPBU legal. Solar yang harganya Rp 5.150 per liter, dijual seharga Rp 10 ribuan,” papar Ghoni yang juga menjadi pembicara dalam dialog interaktif itu.
DPRD Surabaya sepakat akan mengawal subsidi solar ini benar-benar bisa dinikmati oleh nelayan. Sebab jika Solar bersubsidi tak bisa diakses nelayan maka ekonomi nelayan di Kenjeran akan semakin terpuruk.
“Nelayan di Kenjeran itu sudah banyak masalah mulai dari kelangkaan solar bersubsidi hingga kasus stanting atau gizi buruk yang menimpa anak mereka, akibat keterbatasan ekonomi,” tandas anggota dewan dari PDIP itu.[rea]
