Probolinggo (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turun langsung ke lokasi banjir di Kabupaten Probolinggo, Senin (23/2/2026), untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran. Bersama Bupati Probolinggo M. Haris, ia memetakan tingkat kerusakan dan menetapkan skala prioritas intervensi.
Banjir dipicu hujan berintensitas tinggi yang menyebabkan sungai meluap dan merendam permukiman warga di enam kecamatan: Kraksaan, Krejengan, Gading, Besuk, Kotaanyar, dan Pakuniran.
Data sementara 21–22 Februari 2026 mencatat dampak terbesar terjadi di Kecamatan Kraksaan dengan 810 kepala keluarga (KK) terdampak. Disusul Krejengan 264 KK, Pakuniran 100 KK, Besuk 23 KK, Kotaanyar 14 KK, dan Gading 11 KK.
“Kami bersama Bupati memetakan kerusakan ringan, sedang, hingga berat sebagai dasar penentuan skala prioritas,” tegas Khofifah di sela peninjauan.
Pemprov Jatim menerjunkan BPBD, Dinas PU Bina Marga, dan Dinas PU SDA bersinergi dengan TNI-Polri serta Pemkab Probolinggo untuk asesmen lapangan. Pendataan mencakup rumah warga, fasilitas umum, tempat ibadah, hingga sarana pendidikan.
Untuk jangka pendek, prioritas diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, percepatan pembersihan lumpur dan material banjir, serta perbaikan akses jalan dan jembatan yang terdampak.
Menurut Khofifah, percepatan pembersihan hunian menjadi krusial mengingat masyarakat akan memasuki ibadah puasa hingga Lebaran. “Kami membawa tim lengkap, mulai dari penanganan jembatan, sungai, hingga rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana,” ujarnya.
Tak berhenti pada respons darurat, Pemprov Jatim juga menyiapkan langkah jangka menengah dan panjang. Di antaranya normalisasi sungai, penguatan pondasi di sisi kanan-kiri sungai, serta penataan titik percabangan sungai yang rawan luapan.
Alat berat seperti long-arm excavator disiagakan untuk mempercepat pengerukan alur sungai jika hasil asesmen menunjukkan kebutuhan mendesak.
“Normalisasi sungai memang tidak murah dan hasilnya tidak selalu terlihat langsung. Tapi ini investasi penting untuk mencegah banjir berulang,” tegasnya.
Perbaikan konstruksi jembatan milik Pemprov juga akan disesuaikan dengan kontur tanah dan debit air agar lebih tahan terhadap potensi banjir di masa mendatang.
Khofifah mengungkapkan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) telah dilaksanakan pada 5 Desember 2025 hingga 10 Februari 2026 dan dinilai mampu menekan risiko bencana hidrometeorologi di Jawa Timur.
Namun, melihat intensitas hujan yang masih tinggi, pihaknya akan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mereaktivasi OMC.
“Desember sekitar 20 persen, Januari 58 persen, Februari 22 persen. Desember–Januari kita relatif bisa menekan banjir di sejumlah daerah,” jelasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur menyalurkan 300 paket sembako, 20 paket siap saji, 30 paket tambahan gizi, 285 paket perlengkapan makan, 100 paket perlengkapan anak, 90 paket kebersihan, hingga 70 terpal.
Turut disalurkan 4.000 lembar glansing, 5 set pompa air, 48 jas hujan, 20 pasang sepatu bot, serta 100 bronjong untuk penguatan tebing.
Sementara itu, Bupati Probolinggo M. Haris menegaskan Pemkab bergerak dengan strategi “Gercep Sae” (Gerak Cepat, Terpadu, Berbasis Kecamatan dan Desa). Seluruh kecamatan telah membuka Posko Bencana dan Forkopimca melakukan koordinasi intensif.
“Penanganan pascabencana ini ada tahapan dan skala prioritas yang jelas. Kami bersama Ibu Gubernur akan memastikan masyarakat tidak berjalan sendiri,” tegasnya. (kun)
