Bojonegoro (beritajatim.com) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Abdulloh Umar, menyoroti rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro 2025. Hingga akhir September, realisasi anggaran baru mencapai 37,07 persen atau sekitar Rp2,89 triliun dari total pagu Rp7,80 triliun.
“Kita sudah berkali-kali mengingatkan dan mendorong Pemkab agar segera mempercepat penyerapan program sekaligus melakukan evaluasi terhadap OPD yang serapannya rendah,” ujarnya, Rabu (1/10/2025).
Menurut Umar, rendahnya serapan anggaran berimplikasi langsung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi di Bojonegoro. Padahal, tingkat kemiskinan dan pengangguran masih cukup tinggi. “Harusnya serapan ini sesuai dengan target setiap triwulan yang ada, sehingga penyerapan menjadi berkualitas. Kalau cenderung dikejar di akhir tahun, dampaknya tidak optimal dan tidak mendukung pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Ia menambahkan, keterlambatan realisasi juga berisiko membuat sejumlah proyek dan program pembangunan molor bahkan menimbulkan persoalan baru. “Ini menyangkut kesejahteraan masyarakat secara langsung. Kalau program lambat berjalan, otomatis perputaran ekonomi juga ikut melambat,” imbuhnya.
DPRD Bojonegoro, lanjut Umar, akan terus mendorong eksekutif mengambil langkah cepat untuk memperbaiki pola serapan anggaran. Dengan begitu, APBD benar-benar bisa menjadi instrumen penggerak ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro Kusnandaka Tjatur belum memberikan respon saat dikonfirmasi terkait rendahnya serapan anggaran hingga berita ini ditulis. [lus/beq]
