Jember (beritajatim.com) – Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat pemerintah kabupaten, kota, hingga provinsi dinilai tidak berkorelasi langsung dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
“Tidak selalu lembaganya makin banyak, pertumbuhan ekonominya makin baik. Pertanyaannya, ngapain harus banyak-banyak OPD? Kenapa harus kita perbanyak terus kelembagaan, padahal tidak ada korelasinya,” tegas Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Cheka Virgowansyah, dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Kamis (15/10/2026).
Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi justru tidak dicatatkan oleh daerah-daerah dengan jumlah struktur OPD paling gemuk.
“Daerah dengan jumlah OPD paling besar itu ada di Sumatra Barat, Sumatra Selatan, dan Aceh. Sementara pertumbuhan ekonomi hari ini yang terbaik justru dicatatkan oleh Maluku Utara,” beber Cheka.
Evaluasi Kinerja Kepala OPD Berbasis Laju Sektor PDRB
Lebih jauh, Cheka mempertanyakan dampak langsung keberadaan ASN terhadap indikator makro pembangunan daerah. Terdapat sebelas sektor lapangan usaha yang ditangani oleh OPD, mulai dari pertanian, industri pengolahan, perdagangan, transportasi, hingga jasa kesehatan dan pendidikan.
Efektivitas kelembagaan indikatif berbasis laju sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini menurutnya harus dijadikan parameter objektif untuk memberi apresiasi maupun teguran kepada para kepala dinas.
“Artinya, kalau kita ingin mengecek baik atau tidaknya seorang kepala dinas, cek saja kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Apakah dinas yang ada memberikan kontribusi nyata pada sektor tersebut?” kata Cheka.
Ia lantas memaparkan matriks efektivitas kelembagaan berbasis PDRB di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sejumlah instansi tercatat memberikan performa positif dan berkontribusi di atas rata-rata.
“Yang patut kita apresiasi di Pemprov Jatim adalah Dinas Kominfo, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, serta Dinas Sosial. Itu yang terbaik, termasuk Dinas Pekerjaan Umum yang juga di atas rata-rata,” ungkapnya.
Namun sebaliknya, Cheka juga menyoroti sejumlah instansi yang kinerjanya masih di bawah rata-rata dalam mendongkrak PDRB sektor terkait.
“Yang di bawah rata-rata banyak sekali. Kita bisa melihat bagaimana Dinas Pendidikan kecil sekali kontribusinya untuk sektor pendidikan di Provinsi Jawa Timur. Jangan-jangan lembaganya ngomong besar, tapi ternyata kontribusinya tidak besar,” pungkas Cheka. [wir/but]
