Ringkasan Berita:
- Gus Salam mengkritik minimnya pendampingan PBNU terhadap PCNU dan PWNU di luar Pulau Jawa.
- Pengasuh Ponpes Mamba’ul Ma’arif Denanyar itu mengaku telah bertemu lebih dari 200 pemilik suara Muktamar NU.
- Mayoritas pengurus PCNU dan PWNU yang ditemuinya disebut menginginkan perubahan di tubuh PBNU.
- Gus Salam juga mendorong Muktamar NU 2026 digelar secara mandiri dan bebas dari intervensi pihak luar.
Surabaya (beritajatim.com) – Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Jombang, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam, melontarkan kritik terhadap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU akhir Juni 2026. Salah satu sorotan yang disampaikannya adalah minimnya pendampingan organisasi terhadap Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di luar Pulau Jawa.
Gus Salam yang juga menyatakan siap maju sebagai calon Ketua Umum atau Ketua Tanfidziyah PBNU menilai penguatan organisasi di daerah perlu menjadi perhatian serius kepengurusan NU ke depan.
Menurutnya, kondisi PCNU dan PWNU di Jawa relatif lebih mandiri dibandingkan wilayah lain. Sementara di luar Jawa, masih banyak struktur organisasi yang membutuhkan dukungan dan pendampingan lebih intensif dari PBNU.
“Saya juga membawa berbagai konsep perbaikan saat bertemu pengurus-pengurus PCNU dan PWNU. Harus kita akui, kalau NU di Jawa itu sudah mandiri, tapi realita di luar Jawa, PCNU dan PWNU perlu pendampingan seharusnya dari PBNU, tapi nyatanya tidak dilakukan,” katanya kepada wartawan di Surabaya, Rabu (3/6/2026).
Selain menyoroti penguatan organisasi di daerah, Gus Salam juga mengusulkan agar Muktamar NU 2026 digelar secara mandiri dan independen. Menurutnya, forum tertinggi Nahdlatul Ulama tersebut harus terbebas dari pengaruh pihak eksternal yang tidak memiliki kaitan langsung dengan pengembangan organisasi.
“Kami usul muktamar yang independen dari intervensi pihak luar. Jangan sampai perhelatan ini diwarnai kepentingan yang tidak ada kaitannya dengan pengembangan jamiyah NU,” tegasnya.
Gus Salam menilai PBNU ke depan harus dipimpin oleh figur yang memiliki integritas tinggi, mampu memperkuat soliditas organisasi, serta dapat merangkul seluruh elemen warga Nahdliyin tanpa membangun sekat-sekat kepentingan kelompok.
Terkait dukungan menjelang Muktamar NU 2026, Gus Salam mengaku telah melakukan silaturahmi dan meminta restu kepada lebih dari 200 pemilik suara yang memiliki hak menentukan arah kepemimpinan PBNU.
“Saya telah berkeliling ke ratusan PCNU, termasuk PWNU se Indonesia. Hampir 40 persen telah saya temui, termasuk 120 PCNU dan PWNU se-Jawa. Alhamdulillah semua responsnya baik,” katanya.
Dari hasil komunikasi tersebut, Gus Salam mengklaim mayoritas pengurus PCNU dan PWNU yang ditemuinya menginginkan adanya perubahan di tubuh PBNU.
“Mayoritas semuanya menyatakan ingin perubahan di tubuh PBNU yang kita ketahui tidak solid,” tambahnya.
Meski demikian, ia menilai dinamika dukungan akan semakin terlihat setelah pelaksanaan Munas dan Konbes NU yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Juni mendatang.
“Ya dalamnya hati kita nggak tahu ya, tapi mayoritas pengurus PCNU, PWNU yang saya temui mulai di Jawa, Sulawesi, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Banten, Lampung menyatakan ingin adanya perubahan di PBNU,” tuturnya.
Menurut Gus Salam, pelaksanaan Munas, Konbes, dan Muktamar NU harus menjadi momentum memperkuat persatuan organisasi. Karena itu, seluruh pihak diminta mengedepankan kepentingan jamiyah dibanding kepentingan kelompok atau individu.
“Kami usul muktamar mandiri yang independen. Mandiri dalam pembiayaan perhelatan, independen dari intervensi siapapun khususnya eksternal. Dengan ini kami harap pengurus PBNU yang nanti akan terpilih yang baik secara integritas, organisasi semakin solid, dan transparan,” tukasnya.
“Kami juga ingin PBNU menjaga soliditas, kami harap menjelang Munas Konbes dan Muktamar ini, mohon masing-masing pihak menurunkan egonya. Saling kerja sama agar perhelatan ini bisa berjalan baik dan menjadi pestanya warga NU. Jangan diwarnai dengan kepentingan yang nggak ada kaitannya pengembangan jamiyyah NU,” pungkasnya. [tok/beq]
