Jember (beritajatim.com) – Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengkritik pelayanan kesehatan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dinas Kesehatan Jember berterima kasih jadi sasaran tembak.
Kepala Dinkes Jember Hendro Soelistijono siap menerima kritik dan saran dari Apdesi. “Ini saran yang konstruktif, karena apapun pasti beliau-beliau sayang kepada kami dan memberikan saran untuk meningkatkan pelayanan. Tentunya dalam rangka memastikan pelayanan yang bermutu dan aman, kami akan segera berbenah,” katanya, Kamis (21/12/2023).
Hendro menilai tidak ada saran yang buruk. “Kami harus melakukan introspeksi diri untuk segera berbenah dan melakukan investigasi dalam rangka perbaikan pelayanan ke depan,” katanya.
Ada dua hal mendasar yang menjadi sasaran tembak, yakni keberadaan puskesmas pembantu (pustu) dan sumber daya kesehatan di desa, serta penggunaan ambulans desa yang dinilai birokratis.
Mengenai kritik terhadap keberadaan pustu, Hendro mengatakan, pustu dibentuk karena beberapa desa tidak memiliki petugas kesehatan. “Jadi dibentuk puskesmas, jejaringnya adalah pustu. Pustu ini membawahi tiga sampai empat desa yang aksesnya jauh dari puskesmas,” katanya.
Seiring dengan perkembangan zaman, setiap desa memiliki perawat dan bidan. “Otomatis kunjungan ke pustu semakin menurun. Efektivitasnya kami pandang kurang. Oleh karenanya ada beberapa petugas pustu yang kami sarankan langsung berada di desa-desa, dan itu aksesnya lebih cepat,” kata Hendro.
Menurut Hendro, masih ada pustu yang tetap dibutuhkan warga. “Intinya tidak semua pustu kosong. Tapi pustu-pustu yang tingkat kunjungannya rendah, merugikan dalam pembiayaan, karena petugasnya sudah turun ke desa masing-masing,” katanya.
Soal tudingan birokratisnya penggunaan ambulans desa, Hendro menegaskan, ambulans desa diperuntukkan warga tidak mampu. “Ketika orang meminta dirujuk ke rumah sakit swasta, logika berpikirnya adalah orang itu orang mampu. Kalau orang mampu, seharusnya secara akses akan mudah,” katanya.
Petugas akan melihat tingkat kedaruratan jika calon pengguna ambulans desa termasuk warga mampu. “Kalau gawat darurat, entah mampu atau tidak, tidak ada pilihan. Kalau orang tidak mampu, seharusnya lebih berhak menggunakan ambulans desa,” kata Hendro. [wir]
