Mojokerto (beritajatim.com) – Pasangan Calon Wali Kota-Calon Wakil Wali Kota (Cawali-Cawawali) Mojokerto nomor urut 1, Junaedi Malik-Chusnun Amin dan Cawali dan Cawawali Mojokerto nomor urut 2, Ika Puspitasari-Rachman Sidharta Arisandi debat dan saling sindir terkait isu putra daerah hingga bangunan mangkrak.
Ini terjadi saat Debat Publik Kedua Pilwali Mojokerto 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto di salah satu hotel di Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Kamis (7/11/2024) malam. Perdebatan dan saling sindir tersebut terjadi dalam tanya jawab paslon pada segmen kelima.
Calon petahana Ika Pusitasari bertanya kepada Cawali Junaedi Malik secara terbuka menyindir slogan pasangan calon (paslon) nomor urut 1 yang menonjolkan status putra asli daerah Kota Mojokerto. Ning Ita (sapaan akrab, red) menilai slogan membanggakan putra daerah dalam konteks kepemimpinan.
Yakni seperti mengerdilkan aspek yang lebih penting yakni kapabilitas dan kompetensi seorang pemimpin. Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto inipun bertanya kepada Cawali nomor urut 1 dalam menanggapi kapabilitas yang diperlukan dari seorang pemimpin daerah. Apakah tereliminasi oleh isu putra daerah?
“Kedua, bagaimana peran kepala daerah untuk memimpin pemerintahan sekaligus sebagai pelayan masyarakat? Ketiga menyangkut isu gender yang dianggap tidak lagi relevan dalam konteks kepemimpinan di era demokrasi modern yang mengedepankan kualitas dan kapabilitas,” katanya.
Cawali nomor urut 1, Junaedi Malik memberikan jawaban langsung atas tiga pertanyaan tersebut. Terkait isu putra daerah yang terus digaungkan oleh pasangan calon (paslon) Jamin dan tim suksesnya, ia menyatakan bahwa slogan itu sebagai bagian strategi kampanye untuk sosialisasi kepada masyarakat.
“Dan kebetulan kami sebagai putra asli daerah tentu bakal lebih totalitas dalam upaya mensejahterakan masyarakat di kampung halaman kami sendiri. Sama sekali tidak ada niat mendeskreditkan paslon lain. Aspek tersebut merupakan pondasi dan tolak ukur bagi seorang pemimpin, terlebih bagi kepala daerah,” ujarnya.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto ini memastikan paslon Jamin akan menerapkan model leadership yang berintegritas dan pastisipatif dalam memimpin birokrasi Pemkot Mojokerto. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berkomitmen untuk menjadikan partisipasi publik sebagai bagian utama sebagai sumber perencanaan.
Menanggapi jawaban tersebut, Ning Ita (sapaan akrab, red) menegaskan, jika dalam sejarah Kota Mojokerto sudah lebih dari 100 tahun, kepala daerah selalu dari luar daerah. “Karena sistem pemerintahan di NKRI memberikan kebebasan masyarakat untuk memilih pemimpinnya. Maka sejatinya kompetensi dan kapabilitas menjadi tolak ukur penting dari seorang kepala daerah,” jelasnya.
Cawali Mojokerto nomor urut 1, Junaidi Malik menegaskan pernyataan terkait sistem demokrasi tidak membatasi warga negara untuk menjadi pemimpin dan masyarakat juga memiliki untuk memilih calon kepala daerahnya. Paslon Jamin juga memilik hak untuk mensosialisasikan statusnya sebagai putra daerah dan dipilih oleh warga asal Kota Mojokerto.
“Selama lima tahun terakhir, Pemkot kurang partisipatif dan mengakomodir aspirasi masyarakat melalui wakil rakyat di DPRD. Legislatif bukan pengambil keputusan sehingga jika ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kami hanya bisa bersuara menolak, hasilnya tergantung kebijakan Pemkot,” tuturnya.
Juned (sapaan akrab, red) kembali menyinggung terkaot program pembangunan yang dominan tidak berdasar asas kemanfaatan, utamanya bagi masyarakat luas. Menurutnya, selama ini pembangunan fisik dan nonfisik di Kota Mojokerto juga tidak bisa berkesinambungan. Seperti revitalisasi kolam renang Sekarsari.
“Dilaksanakan Dinas PU, tidak ditindaklanjuti Disporapar sebagai pengelola. Sama juga dengan Rest Area Gunung Gedangan, bagaimana Disperindag bisa memanfaatkan bangunan itu untuk mengembangkan sektor UMKM. Demikian juga di sektor-sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan,” paparnya.
Hal tersebut dijawab oleh istri dari Supriyadi Karima Syaiful jika Kota Mojokerto sudah memiliki desain besar pembangunan yang berlandaskan Spirit of Majapahit. Pemkot Mojokerto merencanakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dimana konsep pembangunannya berbasis kawasan yaitu untuk mengangkat Spirit of Majapahit majapahit.
“Untuk mengembangkan potensi dan unggulan dari berbagai sektor di Kota Mojokerto. Seperti perdagangan, seni budaya berupa warisan batik tulis, kerajinan sepatu, kriya dan sebagainya.
Namun waktu lima tahun ini tidak cukup untuk merealisasikan semua grand desain tadi. Maka kami maju mencalonkan diri lagi untuk melanjutkan program pembangunan pada jilid kedua nanti,” terangnya.
Juned menilai, konsep pembangunan Spirit of Majapahit yang digaugkan Pemkot Mojokerto selama ini bakal sulid terwujud dan tepat guna bagi masyarakat. Menurutnya banyak pembangunan fisik yang sampai hari ini output manfaatnya langsung untuk masyarakat tidak ada karena dorongan ego sektoral dan kepemimpinan.
“Saya mencontohkan rest area, itu adalah pembangunan yang hanya karena ego sektoral, kepemimpinan dan antra daerah. Dalam program pengendalian banjir, pembangunan saluran di Gunung Gedangan dalam satu, dua tahun ditumpuki lagi dengan saluran lain sampai akhirnya pembuangannya terbuntu. Semua itu juga karena kesalahandalam perencanaan,” tukasnya.
Ning Ita pun merspon dengan pamer pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan kepala daerah serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Mojokerto. Ia menyebutkan bahwa IKU dan IPM sejak kepemimpinannya 2018-2023 terus meningkat secara bertahap. Jika program di bidang pendidikan dan kesehatan dianggap tidak berhasil, maka ini sangat bertolak belakang dengan IKU dan IPM Kota Mojokerto.
“Kalau ada pembangunan yang sudah dilaksanakan ternyata kurang tepat, maka yang perlu juga dipertanyakan bagaimana legislatif selama ini menjalankan fungsinya dalam pengawasan, perencanaan dan penyusunan anggaran sampai penentuan sasaran program yang dilaksakan eksekutif,” lanjutnya. [tin/kun]
