Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Dewan Pembina GBK (Gawagis Berfikir Kemajuan) Relawan Prabowo-Gibran, Ubaidillah Amin (Gus Ubaid) ikut buka suara terkait ramainya pemberitaan terkait beras oplosan yang beredar di masyarakat.
“Menurut informasi yang kami kroscek langsung ke teman-teman, bukanlah beras oplosan subsidi dari Bulog. Melainkan, beras campuran patah-patah alias broken dari penggilingan,” kata Gus Ubaid, Selasa (15/7/2025).
Dia menjelaskan, Menteri Pertanian beberapa hari yang lalu sempat mengatakan ada indikasi beras subsidi dari Bulog dioplos ke beras premium.
“Menurut informasi yang kami tanyakan langsung ke pengusaha penggilingan beras, itu tidak benar. Mereka menjelaskan bahwa HET beras premium Rp 14.900 (dengan broken maximum 15 persen). HET beras medium Rp 12.500 (dengan broken maximum 25 persen),” ujarnya.
Untuk saat ini penggilingan padi tidak bisa produksi beras medium, lanjut dia, dikarenakan bahan baku yang mahal. “Dengan HPP Bulog gabah Rp 6.500 per kg, untuk bisa produksi beras medium, modalnya aja udh diatas 13.000, apalagi harga gabah skr udh mencapai 7500 per kg,” imbuhnya.
Gus Ubaid mengatakan, untuk tren yang sekarang ada di pasar dan banyak diminati masyarakat itu beras dengan broken lebih dari 30 persen, supaya harga jualnya bisa lebih rendah, sesuai dengan daya beli masyarakat desa pada umumnya. Tetapi, tetap saja tidak bisa diproduksi oleh penggilingan padi dikarenakan HET pemerintah yang Rp 12.500.
Di pasar saat ini, dengan harga padi yang sudah di atas Rp 7000, baru bisa jual beras medium di angka +/- 13.500-14.000 per kg. Aturan Kementan untuk izin edar beras kemasan medium dengan max broken 25 persen. “Jadi, kalau produksi dengan broken lebih dari 25 persen, izin Kementan nggak keluar,” tukasnya.
“Yang menjadi keluhan teman-teman pengusaha penggilingan padi saat ini di antaranya HPP padi dan beras di Bulog mengalami kenaikan, cuman HET tidak ada perubahan. Selain itu, tingginya harga padi dan beras mahal, indikasinya ada di sistem maklon dengan bulog. Dimana mitra bulog yang ikut maklon berani beli beras dan padi di atas pasaran,” tambahnya.
Pasaran beras sesuai dengan standar penerimaan bulog saat itu Rp 12.000, mitra bulog yang maklon berani beli Rp 12.200. Seterusnya juga sama sampai harga Rp 13.000, mitra yang maklon berani beli di atasnya. Sehingga, stok padi dan beras saat ini kebanyakan ada di Bulog semua. Penggilingan padi yang tidak mitra dengan Bulog banyak yang tidak punya stok, karena tidak bisa bersaing harga pembelian padinya bahkan beberapa perusahaan penggilingan padi menutup sementara usahanya.
“Kami berharap pemerintah (Kementerian Pertanian, Bulog, dan Kementerian Perdagangan) dan para stakeholder untuk segera bersama menyelesaikan, agar harga beras, sebagai kebutuhan pokok masyarakat Indonesia segera stabil,” pungkasnya. (tok/ian)
