Bangkalan (beritajatim.com) – Ikatan Keluarga Madura (Ikama) menegaskan bahwa aksi kekerasan dan anarkisme yang belakangan terjadi dan mengatasnamakan komunitas Madura bukanlah cerminan budaya masyarakat Madura.
Organisasi ini secara terbuka mengutuk tindakan tersebut sekaligus mendukung langkah tegas pemerintah terhadap organisasi kemasyarakatan yang terbukti melakukan aksi anarkis.
Ketua Umum DPP Ikama, H Rawi, mengatakan masyarakat Madura memiliki nilai luhur yang berakar pada ajaran agama dan budaya, termasuk falsafah bapak, bebu, guru, ratong serta prinsip hidup menghormati sesama.
Karena itu, setiap bentuk kekerasan, terlebih terhadap kelompok rentan seperti perempuan lanjut usia, dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap nilai tersebut.
“Kalau ada yang berbuat anarkis, apalagi kepada seorang nenek, itu bukan budaya Madura. Itu perbuatan oknum dan dikutuk oleh seluruh komunitas Madura,” ujar Rawi saat menyampaikan pernyataan di Kantor DPP Ikama Bangkalan, Kamis (1/1/2026).
Ia mengungkapkan, kejadian-kejadian kekerasan tersebut berdampak luas hingga ke komunitas Madura di perantauan. Sejumlah tokoh dan warga Madura di luar negeri, seperti Jepang, Arab Saudi, Malaysia, dan Mesir, menyampaikan keprihatinan karena citra masyarakat Madura ikut tercoreng akibat ulah segelintir orang.
Ikama mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian, khususnya Polda Jawa Timur, dalam menindak para pelaku. Menurut Rawi, penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah provokasi lanjutan terhadap masyarakat.
Di sisi lain, Ikama menilai akar persoalan anarkisme tidak bisa dilepaskan dari masalah pengangguran dan ketimpangan ekonomi. Karena itu, organisasi ini mengimbau anak-anak muda Madura agar tidak mudah dipengaruhi pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi ekonomi untuk menyeret mereka ke tindakan melanggar hukum.
Sebagai upaya pencegahan, Ikama menawarkan berbagai program pemberdayaan, mulai dari pelatihan kerja, koperasi usaha mandiri, hingga penyaluran tenaga kerja di sektor keamanan, UMKM, dan pelayaran. Ikama membuka ruang bagi generasi muda Madura untuk mendapatkan pekerjaan yang legal dan berkelanjutan.
Terkait maraknya ormas yang dinilai meresahkan, Rawi menyatakan dukungannya terhadap kebijakan kepala daerah untuk membubarkan organisasi yang terbukti melakukan kekerasan atau menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat, meskipun telah memiliki legalitas formal.
“Kalau ormas itu melanggar hukum dan meresahkan masyarakat, harus dibubarkan. Tapi SDM-nya jangan dibuang, harus dibina agar bisa kembali produktif,” tegasnya. [sar/suf]
