Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar sesungguhnya tengah melakukan pertaruhan. Mereka mencoba membongkar stigma negatif dan menantang anggapan banyak orang soal pragmatisme politik di kalangan pemilih Indonesia. Saat calon presiden dan wakil presiden lain melakukan ‘gimmick‘ yang penuh pupur artifisial, mereka menawarkan sesuatu yang menjadi esensi demokrasi: percakapan.
Selama puluhan tahun, elite politik dan partai politik Indonesia cenderung memandang rendah rakyat pemilih dengan menempatkan mereka sebagai bidak dalam papan catur yang bisa digerakkan semaunya. Mantranya tentu saja adalah uang dan bantuan sosial. Rakyat pemilih hanya menjadi obyek amal ala Machiavelli.
Machiavelli pernah memberikan petuah penting untuk mempertahankan relasi kuasa yang kemudian dipraktikkan politisi di mana pun, terutama Indonesia, sepanjang masa. Penguasa hendaknya memberikan hak rakyat sebelum mereka menuntut, sehingga terlihat seolah-olah dermawan. Jika itu dilakukan berkali-kali, maka citra baik akan terbentuk dan akan menciptakan ketergantungan semu rakyat kepada penguasa.
Pemilu sebagai prosedur elektoral dalam sistem demokrasi di Indonesia pada akhirnya hanya menjadi ajang pesta elite memperebutkan relasi kuasa di antara mereka sendiri. Pemilu sekadar mengabsahkan pergiliran kekuasaan elite tanpa benar-benar memperhatikan keinginan rakyat pemilih.
Alih-alih mendengarkan keinginan pemilih, model kampanye rapat umum dari pemilu ke pemilu lebih memposisikan mereka sebagai pendengar rencana-rencana besar politisi jika berkuasa. Celakanya, tidak semua elite politik merancang serius visi, misi, dan program kerja dengan memperhatikan kebutuhan rakyat pemilih. Sebagian membuatnya untuk persyaratan formal belaka — untuk tidak mengatakan asal-asalan.
Maka sejak awal, sebagai sistem demokrasi, pemilu sesungguhnya berpotensi menjadi awal dari kemungkinan gagalnya sebuah negara untuk menyejahterakan rakyat selama lima tahun ke depan. Semua bermula dari kegagalan pemilih untuk menentukan calon pemimpin yang tepat, karena keterbatasan akses penyampaian aspirasi kebutuhan lima tahun ke depan. Elite yang merasa lebih tahu daripada rakyat pemilih sebenarnya tengah merancang kegagalan di atas ego politiknya sendiri.
Di sinilah kemudian Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengambil risiko. Mereka tidak menjanjikan hadiah apapun, bahkan sekadar kaos, untuk membujuk pemilih. Anies menggelar Desak Anies dan Muhaimin melangsungkan Slepet Imin dengan membuka ruang kepada siapapun untuk datang, tanpa membatasi latar belakang sosial dan ekonomi.
Mereka paham betul, kampanye perbincangan sangat asing dan ganjil bagi masyarakat pemilih yang lebih sering diposisikan sebagai pendengar pasif daripada penanya aktif. Ledekan pertama yang lumrah ditujukan kepada mereka adalah terlalu banyak berjanji dan hanya pandai bicara.
Apalagi Anies selama lima tahun memimpin DKI Jakarta menjadi korban pembingkaian (framing) narasi oleh para pendengung rezim pemerintahan Joko Widodo. Isu politik identitas dan ‘hanya pandai menata kata’ direproduksi terus-menerus hingga diyakini benar oleh warga di luar Jakarta.
Sementara itu Muhaimin masih dianggap sebagai bagian dari rezim pemerintahan Joko Widodo, terutama karena Partai Kebangkitan Bangsa tidak menarik kader mereka dari kabinet. Muhaimin dianggap ambigu dan tidak cukup serius dalam menyuarakan isu perubahan sebagaimana digaungkan Anies sejak awal dicalonkan Partai Nasional Demokrat.
Risiko kedua, dengan memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menyampaikan keinginan dan kebutuhan masing-masing, Anies dan Muhaimin menciptakan daftar panjang utang janji yang harus ditepati jika terpilih. Namun bagi Anies itu memang hal yang sewajarnya dalam dunia politik.
“Kalau kita berada di wilayah politik, paling enak tidak membuat komitmen apa-apa. Paling enak dapat dukungan tanpa syarat. Paling enak dapat dukungan tanpa menyatakan apa yang akan dikerjakan. Tapi kami melihat, demokrasi Indonesia harus berubah. Demokrasi harus berisi gagasan untuk dilaksanakan. Demiokrasi harus berisi ide-ide yang diuji lalu dikerjakan. Karena itu kami memilih seperti ini,” kata Anies.
Hal pertama yang mereka tawarkan dalam Desak Anies dan Slepet Imin adalah jaminan kebebasan berbicara apa saja. “Kami percaya, republik ini untuk maju dan berkembang harus memberikan ruang kebebasan berbicara kepada semuanya. Dan ruang kebebasan itu dimulainya dari saat berkampanye,” kata Anies.
Jaminan ini menarik perhatian pemilih dari kalangan milenial dan Generasi Z yang selama ini melihat kebebasan berbicara sebagai isu penting selama pemerintahan Joko Widodo. Ancaman Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik membuat media sosial yang seharusnya menjadi manifestasi kebebasan berbicara menjadi arena pasemon dan satire dalam mengungkapkan pendapat, terutama yang berbau kritis terhadap penguasa.
Anies dengan jeli menangkap kegelisahan tersebut, dan membingkainya dalam bentuk slogan: ‘Wakanda No More, Indonesia Forever’. Wakanda adalah negeri fantasi dalam komik Marvel, yang sering digunakan untuk mengganti ‘Indonesia’ saat warganet melancarkan kritik di media sosial.
Anies dan Muhaimin dibantu oleh sekelompok anak muda yang menamakan diri Ubah Bareng untuk mengorganisasi acara tersebut. Bagaikan sebuah bola salju yang menggelinding dari atas bukit, Desak Anies dan Slepet Imin semakin membesar. Jumlah peserta yang hadir semakin bertambah, dari hanya puluhan orang menjadi belasan ribu seperti di Surabaya.
Audiens yang duduk mengelilingi Anies dan Muhaimin pun semakin meluas. Tak hanya dari kalangan mahasiswa, tapi juga masyarakat yang berasal dari kelas sosial bawah yang selama ini hanya dianggap bidak oleh elite politik. “Selama perjalanan 1,5 tahun, Gus Imin dan saya berkeliling bertemu begitu banyak orang. Semua datang dalam setiap kegiatan kami, tidak mengharapkan bekal material. Tapi semua datang mengharapkan ada perubahan,” katanya.
Seorang nelayan dari Pulau Sapeken, Madura, menempuh waktu berjam-jam di atas lautan agar bisa hadir dalam acara Desak Anies di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dia ingin agar kesehatan warga kepulauan yang tersebar di bantak tempat diperhatikan. Dua orang perempuan menangis sembari saling berpelukan di hadapan Anies saat berbicara soal nasib pekerja rumah tangga.
Seorang penyandang disabilitas maju di hadapan Anies, menuntut hak atas pekerjaan dan perlakuan sederajat di dunia pendidikan. Ia mengakhiri lontaran pernuh kegusaran itu dengan meminta izin untuk memeluk dan mencium Anies.
Saya merasakan sendiri bagaimana energi positif dalam Desak Anies di Surabaya. Mereka, sebagian besar anak muda, membentuk antrean panjang yang tertib untuk masuk ke DBL Arena sejak pukul tiga sore. Sementara acaranya sendiri diagendakan baru dimulai pada pukul tujuh malam. Dan saya menyaksikan bagaimana anak-anak muda itu bersedia menanti Anies yang baru datang sekitar pukul delapan malam. Mereka hanya membawa rasa ingin tahu, pertanyaan, dan harapan.
Mendadak kita melihat sesuatu yang selama puluhan tahun penyelenggaraan pemilu absen. Mereka yang selama ini membisu (atau dipaksa bisu) mendadak ingin didengar. Anies dan Muhaimin telah memberikan suara bagi kaum yang tak bisa bersuara.
Craig Murray, penulis buku Dirty Diplomacy, pernah menegaskan tanggung jawab seseorang yang bisa bersuara dan didengar untuk membantu yang tertindas. “If you achieve a voice that will be heard, you should use it to speak up for the voiceless and oppressed. If you possess any power or authority, you must strive to use it to help and empower the powerless,” katanya.
Desak Anies dan Slepet Imin menjadi medium banyak orang untuk menyuarakan pelbagai kegelisahan. Dan mendadak publik disadarkan, bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Ada banyak persoalan yang selama ini diabaikan dan hanya diperlakukan seperti debu yang disapu ke bawah karpet. Tak kasat mata, namun hanya soal waktu untuk seseorang membalik karpet itu.
Kekuatan politik sebagai arena perbincangan semakin menguat, setelah Anies menyapa pemilih muda melalui Tiktok. Ia tak membicarakan hal-hal berat, namun menjawab sederet pertanyaan yang terkesan sepele yang menjadi isu bagi generasi muda yang membutuhkan sosok ayah.
Tanpa berpretensi serius, Anies justru berhasil memperluas daya jangkau elektoralnya di kalangan Gen Z yang sebelumnya apatis dengan politik atau hanya menyukai kedangkalan dan membenci hal-hal yang terlalu serius.
Tidak ada yang bisa memastikan Anies dan Muhaimin bakal terpilih menjadi presiden dan wakil presiden untuk lima tahun ke depan. Banyak pengamat politik meragukan efektivitas pola kampanye seperti itu. Sejumlah survei menempatkan Anies-Muhaimin di bawah Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka yang melakukan pendekatan konvensional dalam berkampanye dan mendapat sokongan Jokowi.
Namun mereka tengah melakukan apa yang dilakukan Tan Malaka saat menulis buku Madilog (Materialisme Dialektika Logika). Tan Malaka menulis buku bertema serius dan berat di tengah situasi yang muskil: di bawah penjajahan Jepang dan masyarakat Indonesia yang buta aksara.
Dalam pengantar buku itu, Tan Malaka bercerita, Madilog ditulis di Rawajati dekat pabrik sepatu Kalibata Cililitan Jakarta, di bawah raungan suara pesawat pasukan Jepang. Dia membutuhkan waktu kurang lebih delapan bulan sejak 15 juli 1942 sampai 30 maret 1943 untuk menyelesaikannya, di antara kehidupan sebagai pekerja tambang arang di Bayah, Banten, dan pekerjaan revolusioner lainnya.
Tan Malaka tentu saja tahu, buku setebal itu tak akan menarik minat mayoritas rakyat Indonesia yang susah membaca dan hidup kelaparan di bawah ancaman Jepang. Namun dia tahu, Madilog harus ada sebagai fondasi bagi perjuangan masyarakat Indonesia pada masa mendatang.
“Baru tiga tahun sesudah lahirnya itu, Madilog sekarang memperkenalkan dirinya kepada mereka yang sudi menerimanya. Mereka yang sudah mendapat minimum latihan otak, berhati lapang dan seksama serta akhirnya berkemauan keras buat memahamkannya,” tulisnya.
Hari ini, Madilog dijual bebas di toko-toko buku dan mudah diunduh secara daring. Madilog menemukan pembacanya: anak-anak muda yang, menurut Tan Malaka, ‘sudi menerimanya, berhati lapang dan seksama serta akhirnya berkemauan keras buat memahamkannya’.
Anak-anak muda yang dengan lantang menyanyikan lagu ‘Pembebasan‘ bersama Anies dan Muhaimin di pengujung Desak Anies Surabaya. Dan Madilog menjadi satu dari sekian buku wajib yang dibaca aktivis yang meyakini lirik lagu itu sepenuh hati.
Kita tidak tahu. Hari ini Anies dan Muhaimin bisa saja menang, bisa saja kalah dalam pemilu. Pertaruhan mereka bisa saja gagal dimenangi. Namun mereka telah meletakkan kembali fondasi demokrasi, sebagaimana dilakukan Tan Malaka bersama Madilog. Terpilih atau tidak menjadi presiden dan wakil presiden, tak ada yang bisa membunuh gagasan yang telah mereka sebarkan di tengah masyarakat, tentang bagaimana seharusnya demokrasi dijalankan dengan beradab dan memanusiakan.
“We are told to remember the idea, not the man, because a man can fail. He can be caught, he can be killed and forgotten, but 400 years later, an idea can still change the world,” kata Evey Hammond, dalam film V for Vendetta.
Kita berdoa semoga (gagasan) Anies dan Muhaimin tak butuh waktu 400 tahun untuk mengubah wajah Indonesia. [wir]
Catatan:
Artikel ini diperbarui pada Minggu, 11 Februari 2024
