Gresik (beritajatim.com) – Kabupaten Gresik tak ingin hanya dikenal sebagai kawasan industri terbesar di Jawa Timur. Di balik deretan pabrik dan investasi yang terus tumbuh, pemerintah daerah kini bergerak menyiapkan sumber daya manusia lokal agar tidak sekadar menjadi penonton di rumah sendiri.
Langkah itu terlihat dalam Workshop Pengembangan Ekosistem Vokasi Berbasis Sinergi Industri dan Dunia Pendidikan yang dirangkai dengan Monitoring dan Evaluasi Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Kabupaten Gresik, Jumat (19/6/2026).
Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah, Kadin Jawa Timur, dunia usaha dan industri, SMK negeri maupun swasta, hingga perguruan tinggi vokasi. Tujuannya satu: memastikan lulusan pendidikan vokasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri yang berkembang semakin cepat.
Wakil Bupati (Wabup) Gresik, dr. Asluchul Alif, menegaskan bahwa pendidikan vokasi menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan angka pengangguran terbuka di Kota Pudak.
Menurutnya, tantangan saat ini bukan hanya soal menciptakan lapangan pekerjaan, melainkan memastikan masyarakat memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan.
“Tujuan kami bersama Bupati Gresik jelas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu caranya dengan memastikan tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang sesuai kebutuhan dunia kerja sehingga peluang yang ada bisa diisi oleh warga Gresik sendiri,” ujarnya.
Sebagai daerah yang menjadi magnet investasi nasional, kebutuhan tenaga kerja di Gresik terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, tanpa kesiapan kompetensi yang memadai, peluang tersebut berpotensi lebih banyak diisi tenaga kerja dari luar daerah.
Karena itu, Pemkab Gresik mendorong kolaborasi berkelanjutan antara sekolah, perguruan tinggi vokasi, dan sektor industri melalui wadah Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV).
Alif menilai komunikasi rutin antara dunia pendidikan dan industri menjadi kebutuhan mendesak. Kurikulum pendidikan tidak boleh tertinggal dari perkembangan teknologi dan kebutuhan perusahaan yang berubah sangat cepat.
“Dunia pendidikan harus mengetahui kebutuhan industri secara berkala. Sebaliknya, industri juga harus aktif terlibat agar lulusan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Menariknya, pengembangan ekosistem vokasi di Gresik tidak hanya diarahkan untuk mencetak tenaga kerja siap pakai. Pemerintah daerah juga melihat peluang besar bagi pelaku UMKM dan IKM agar ikut menikmati pertumbuhan sektor industri.
Selama ini, sejumlah kebutuhan industri masih dipenuhi dari luar daerah. Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi peluang ekonomi baru bagi pelaku usaha lokal jika mampu memenuhi standar kebutuhan industri.
Ketua Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menilai dunia usaha memiliki peran penting dalam membentuk kualitas lulusan vokasi. Menurutnya, penyelarasan kurikulum harus berangkat dari kebutuhan nyata industri, bukan sekadar teori di ruang kelas.
Perubahan teknologi yang berlangsung cepat membuat dunia pendidikan harus terus mendapatkan informasi terbaru terkait kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja.
“Penyelarasan kurikulum harus berangkat dari kebutuhan nyata industri. Karena itu, komunikasi dan kolaborasi antara dunia pendidikan, pemerintah, dan dunia usaha harus terus diperkuat,” tuturnya.
Ia menambahkan, keterlibatan industri seharusnya tidak berhenti pada proses rekrutmen tenaga kerja, tetapi juga mencakup penyusunan kurikulum, peningkatan kapasitas guru, hingga pemberian pengalaman kerja langsung bagi siswa.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik, Zainul Arifin, menjelaskan bahwa penguatan ekosistem vokasi telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Bupati Gresik Nomor 91 Tahun 2025 tentang Perencanaan Strategi Daerah Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Regulasi tersebut menjadi pijakan untuk membangun sistem pendidikan vokasi yang terintegrasi dan selaras dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah Guru Sinau Industri yang melibatkan 60 guru SMK. Program ini memungkinkan tenaga pendidik melihat langsung proses kerja di perusahaan sehingga materi pembelajaran lebih relevan dengan kebutuhan lapangan.
Selain itu, Pemkab Gresik juga telah menggelar pelatihan berbasis kompetensi yang diikuti 450 peserta. Hasilnya, sebanyak 438 peserta dinyatakan kompeten dan siap bersaing di dunia kerja.
Ke depan, sertifikasi kompetensi akan terus diperkuat agar lulusan vokasi tidak hanya mengantongi ijazah, tetapi juga memiliki bukti keterampilan yang diakui industri.
“Kami ingin lulusan pendidikan vokasi tidak hanya membawa ijazah, tetapi juga memiliki sertifikat kompetensi yang menjadi bukti kemampuan sesuai kebutuhan industri,” pungkas Zainul. (dny/kun)
