Kediri (beritajatim.com) – Ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Kediri H. M. Baihaqi Nabilunuha menyoroti isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai dapat mencekik rakyat.
Hal itu diungkapkan dalam acara Doa Kemerdekaan memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia di Masjid Asy-Syuhada, lingkungan Mako Brimob Kediri, Minggu (17/8/2025) malam.
“Di Pati kenaikan sampai 250 persen, Cirebon 1.000 persen, Bone 300 persen, Semarang 441 persen, dan Jombang bahkan 1.202 persen. Kami berharap jangan sampai di Kota Kediri kebijakan itu berlaku,” katanya.
Pria yang akrab disapa Gus Baihaqi menyebut kebijakan di sejumlah daerah tersebut menaikkan PBB yang dinilai sangat memberatkan masyarakat, sehingga menimbulkan kegaduhan.
Meski Kepala BPPKAD Kota Kediri sebelumnya menyatakan bahwa kenaikan PBB di Kota Kediri tidak akan diberlakukan tahun ini, Ansor Kota Kediri tetap meminta pemerintah berhati-hati untuk mengambil kebijakan.
“Kami berharap Pemkot tidak mengeluarkan kebijakan yang membebani warga. Mbak Wali punya visi Kota Kediri MAPAN, di mana ‘M’ berarti Maju dengan fokus pada kesejahteraan melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Sudah semestinya kebijakan yang dibuat harus mendorong kesejahteraan, bukan memberatkan masyarakat,” tutur Gus Baihaqi.
Bertepatan dengan momen peringatan HUT ke-80 RI, PC GP Ansor Kota Kediri menggelar Doa Kemerdekaan, berharap rakyat Indonesia untuk terus menjaga persatuan dan kedaulatan.
“Mengangkat tema nasional Bersatu Berdaulat Rakyat Makmur Indonesia Maju. Bersatu bukan berarti harus sama atau seragam, tapi bersinergi dan selaras. Setelah kita bersatu, maka bisa dipastikan kita lebih berdaulat tanpa ada yang bisa mengintervensi,” ujarnya.
Ia menambahkan, kunci utama untuk mewujudkan Indonesia maju adalah kesejahteraan rakyat. Namun, menurutnya kebijakan kenaikan PBB di sejumlah daerah akhir-akhir ini justru kontraproduktif.
“Kalau mau Indonesia maju, maka kunci utamanya adalah rakyat harus sejahtera terlebih dahulu. Jangan sampai kebijakan pajak yang ekstrem justru mencekik rakyat,” tegasnya.
Oleh Karena itu, pihaknya berpesan kepada Pemerintah Kota Kediri untuk mengambil keputusan yang penuh hikmat serta kebijakan yang bijaksana berpihak pada rakyat sesuai dengan sila ke-4 Pancasila.
Sementara itu, Ketua MDS RA PC GP Ansor Kota Kediri Gus Achmad Faiqur Rijal menjelaskan bahwa kegiatan Doa Kemerdekaan ini bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 RI.
“Doa bersama dan istighosah ini kami selenggarakan untuk mengenang para syuhada’ dan para pejuang, yang mana para ulama NU termasuk tim inti kemerdekaan Indonesia ini,” tutupnya. [ian]
