Bojonegoro (beritajatim.com) – Aliansi Gelanggang Rakyat melakukan unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro. Dalam aksi yang diikuti sekitar seratusan demonstran itu pada akhirnya menyatakan mosi tidak percaya terhadap anggota DPRD Bojonegoro, Senin (26/8/2024).
Mosi tidak percaya dilakukan karena demonstran tidak diperbolehkan masuk ke kantor DPRD Bojonegoro untuk melakukan dialog. Sehingga, demonstran hanya bisa menyampaikan tuntutan di depan gerbang gedung DPRD Bojonegoro di Jalan Veteran karena dijaga ketat aparat kepolisian.
Massa minta agar seluruh elemen yang tergabung dalam Gelanggang Rakyat Bojonegoro bisa masuk dan berdialog dengan wakil rakyat yang duduk di kursi legislatif. Namun, pihak DPRD Bojonegoro hanya mengizinkan perwakilan. Alasannya, untuk keamanan.
“Karena pengalaman yang dulu, tidak bisa menjaga attitude. Dan merusak fasilitas gedung,” ujar anggota DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto menanggapi permintaan massa aksi yang ingin masuk.
Meski para demonstran berjanji tidak akan merusak fasilitas gedung, namun aparat keamanan masih mengeblok pintu masuk bagi para demonstran. Negosiasi berlangsung alot. Massa aksi sempat bersitegang dengan aparat yang menjaga gerbang.
Massa dengan tangan kosong saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga di depan pintu gerbang menggunakan perisai dan tongkat. Pada puncaknya, barisan panjang massa menjebol pagar yang terbuat dari lembaran galvalum di sebelah penjagaan polisi.
Sekadar diketahui, dalam aksi tersebut beberapa tuntutan yang disampaikan diantaranya, keterbukaan atas tindaklanjut serta patuh terhadap putusan MK, menghentikan politik dinasti, menghentikan represifitas dan brutalitas aparat terhadap massa aksi, dan membebaskan seluruh demonstran yang ditangkap.
“Jamin kebebasan berpendapat dan berekspresi rakyat, dan hapus peraturan yang menyulitkan dan menghambat pembentukan parpol alternatif, serta hentikan eksploitasi alam oleh industri tambang di Bojonegoro,” ujar salah satu orator, Naura saat membacakan tuntutan.
Selain itu, orator lain dalam aksi tersebut, Rahul menuntut kepada eksekutif dan legislatif agar lebih terbuka. Terutama terhadap masukan serta kritik dari rakyat. “Kami ingin berdialog dengan baik-baik. Menyampaikan aspirasi, tetapi dihadang,” ujarnya.
Syahrizal juga menambahkan, kepada anggota DPRD Bojonegoro untuk mengevaluasi serapan APBD Bojonegoro 2024 yang masih rendah. “Tingkat kemiskinan di Bojonegoro masih tinggi, maka adanya pendapatan dari sektor migas ini harus bisa digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. [lus/kun]
