Jombang (beritajatim.com) — Persetujuan Fraksi Partai Gerindra atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 Kabupaten Jombang ternyata bukan tanpa catatan. Ketua Fraksi Partai Gerindra, Achmad Fachruddin, menegaskan bahwa dukungan ini disertai sorotan kritis terhadap arah kebijakan fiskal daerah yang dinilai harus lebih tepat sasaran di tengah tekanan ekonomi masyarakat.
“Kondisi ekonomi sedang tidak stabil, daya beli masyarakat turun, cuaca tidak menentu. Karena itu, kami minta rencana penarikan retribusi, terutama parkir dan pasar tradisional, dikaji ulang agar tidak semakin memberatkan pedagang kecil,” tegas Fachruddin dalam rapat paripurna, Rabu (16/7/2025).
Menurutnya, pendapatan asli daerah (PAD) Jombang seharusnya tidak bergantung pada sektor kecil seperti pedagang kaki lima (PKL). Fraksi Gerindra meminta agar intensifikasi PAD lebih diarahkan ke sektor usaha menengah yang selama ini belum maksimal dikenai retribusi.
Tak hanya soal retribusi, Fraksi Gerindra juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dinilai masih bisa lebih dioptimalkan. Fachruddin menekankan bahwa sebagai pemilik modal, Pemerintah Kabupaten Jombang memiliki posisi strategis yang harus dimanfaatkan.
“Pemkab punya posisi strategis sebagai pemilik modal. BUMD dan BLUD harus lebih produktif, transparan, dan benar-benar memberi manfaat bagi warga Jombang,” tegasnya.
Selain itu, pemanfaatan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) juga menjadi perhatian Fraksi Gerindra. Mereka mendorong agar CSR di Jombang benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dengan menyasar program-program prioritas.
“Pemanfaatan CSR diharapkan bisa diarahkan ke program-program prioritas yang berdampak langsung, seperti perbaikan infrastruktur publik, pemberdayaan ekonomi warga, pengentasan stunting, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di tingkat desa,” jelasnya.
Fachruddin meyakini, dengan pengelolaan terbuka dan terencana, dukungan sektor swasta melalui CSR dapat menjadi penopang nyata bagi pembangunan daerah.
Fraksi Gerindra juga menegaskan pentingnya peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam meningkatkan PAD sehingga ketergantungan Jombang pada dana transfer dari pemerintah pusat dapat berkurang secara bertahap.
Selain itu, mereka meminta agar Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) dimanfaatkan secara maksimal untuk membuka ruang pelatihan keterampilan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
“BLKK diharapkan tidak hanya fokus pada pelatihan formal, tetapi juga menyediakan program berbasis komunitas, sehingga masyarakat, khususnya generasi muda dan kelompok rentan, dapat meningkatkan kemampuan kerja mereka,” ungkapnya.
Fachruddin berharap BLKK Jombang dapat menjalin kerja sama dengan dunia industri, lembaga usaha, maupun organisasi masyarakat agar lulusan pelatihan memiliki peluang kerja atau mampu membuka usaha sendiri.
Menurutnya, keseluruhan langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Fraksi Gerindra untuk mendukung kemandirian fiskal daerah, pemerataan manfaat pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat Jombang. [suf]
