Surabaya (beritajatim.com) – Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, mengingatkan kepada warga Surabaya, untuk tidak berharap mendapatkan gaji di atas upah minimum kota (UMK) saat melamar kerja di mal. Karena tidak semua rekrutmen itu nantinya ada di bawah naungan pihak mal.
Hal itu diungkapkan Eri saat menggelar pertemuan dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur di ruang kerjanya, Senin (27/3/2023) membahas percepatan penanganan pengangguran dan penyerapan tenaga kerja.
“Apakah gaji di semua mal itu UMK, ya enggak. Karena di mal itu tidak semua (tenant) pengusaha besar, karena ada juga UMKM, dan ada juga yang baru merintis. Kalau pengusaha baru mencoba, atau UMKM disuruh gaji Rp 4 juta, ya nggak malah untung tambah buntung,” kata Eri
Maka dari itu, Eri meminta kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya untuk hadir mendampingi pemilik tenant di mal agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Karena kalau kerja di mal kemudian ada yang digaji di bawah UMK, bisa diserbu malnya. Padahal kan itu UMKM yang diberikan tempat di mal, maka dari itu saya minta Disperinaker untuk mendampingi itu,” tuturnya.
Eri menyebut saat ini ada 80-95 persen mal di Kota Pahlawan yang menyerap tenaga kerja asal Surabaya. Ke depan, Eri berharap mal di Surabaya dapat menyerap tenaga kerja minimal 40 persen warga ber-KTP Surabaya. Dengan begitu, maka angka pengangguran di kota ini akan menurun.
“Karena sekarang angka penganggurannya dari 9,7 persen, menjadi 7 sekian persen. Di tahun ini saya ingin maksimalnya 4 persen, kemudian kemiskinannya bisa turun 2 persen,” ucapnya.
Selain bersama mal, Eri menambahkan, juga akan bekerja sama dengan perindustrian serta investor lainnya di Kota Surabaya.
“Makanya tadi saya sampaikan, kalau perizinan itu harus satu pintu jangan sampai ketemu dinasnya, jadi langsung melalui PTSP,” imbuhnya.
Di samping itu, Kepala Disperinaker Kota Surabaya, Achmad Zaini meyakinkan, akan menandatangani perjanjian kerjasama terkait nilai upah yang dijanjikan sebelum tenant atau pihak mal melakukan rekrutmen.
“Nanti saya akan tanda tangan di situ, untuk menjamin menyesuaikan kondisi di lapangan bahwa tidak harus sesuai dengan UMK,” yakin Zaini.
Zaini juga menyampaikan kepada para pengelola mal yang hadir, sejauh ini Pemerintah Kota (Pemkot) juga telah menyiapkan tempat pelatihan untuk warga Surabaya, mulai dari pelatihan memasak dan sebagainya.
“Misalkan bapak atau ibu merekrut warga Surabaya, namun belum memiliki skil, kami bisa membantu melatih sampai siap bekerja, menyesuaikan kebutuhannya, akan kami siapkan,” sampainya.
BACA JUGA:
Angka Pengangguran di Sidoarjo Tahun 2022 Menurun
Resmi Terbentuk, FKLPKS Lamongan Siap Tekan Angka Pengangguran
Tekan Angka Pengangguran, Bupati Mojokerto Buka Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi
Sementara itu, Ketua DPD APPBI Jatim, Sutandi Purnomosidi berkomitmen melakukan penyerapan tenaga kerja warga ber-KTP Surabaya. Rata-rata, mal di Surabaya sudah melakukan penyerapan tenaga kerja ber-KTP Surabaya kurang lebih 50-95 persen.
Sutandi menjelaskan, dalam kesempatan ini APPBI Jatim bersama Disperinaker Surabaya akan berkoordinasi dengan tenant-tenant di mal yang membutuhkan tenaga kerja. Sutandi yakin, tenant di Surabaya saat ini banyak yang membutuhkan tenaga kerja.
“Kita pasti bisa penyerapan tenaga kerja lebih dari 40 persen, kita optimis sekali. Terutama yang bekerja di bawah naungan mal langsung, pasti akan lebih dari itu,” pungkas Sutandi. [asg/but]
