Jember (beritajatim.com) – Indonesia harus mulai mengurangi ketergantungan impor minyak dunia secara bertahap. Pertamina yang dipercaya untuk melaksanakan transisi energi ini perlu mendapatkan dukungan atas penguatan regulasi dan pelaksanaan teknis hingga tingkat daerah.
Demikian pendapat Ciplis Gema Qoriah, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur. “Jelas kebijakan ini membutuhkan waktu yang tidak sekejap, akan tetapi perlu dimulai segera dan serius untuk memproduksi bahan konversi energi non fosil (misal:bioetanol) mulai dari hulu hingga hilir,” katanya, Kamis (7/9/2023).
Ciplis menekankan pelunya perhatian yang cermat dari semua pemangku kepentingan terhadap lini masa percepatan pelaksanaan kebijakan ini agar ketercapaiannya sesuai dengan yang diharapkan. Koordinasi kebijakan yang penting dan strategis ini perlu dikomunikasikan antara pemerintah pusat, Pertamina, dan pemerintah daerah.
“Terutama terkait dengan ketersediaan bahan mentah bioetanol, hak pengelolaan, hingga menjadi bahan yang siap untuk dijadikan sebagai bagian komposisi dari bahan energi transisi BBM untuk kendaraan, dan kebutuhan perusahaan untuk memproduksi barang kebutuhan masal masyarakat,” jelas perempuan berkacamata kelahiran 14 Juli 1977 ini.
Kondisi saat ini sudah sangat mendesak. “Saat ini setiap negara masih menjalani transisi energi fosil yang membutuhkan waktu cukup panjang untuk beralih ke bahan bakar non fosil,” kata Ciplis.
Negara-negara pengekspor minyak mentah dunia yang tergabung dalam Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) saat ini telah memangkas produksi mereka cdengan alasan ketersediaan sumur minyak yang mulai mengering. Alasan lainnya adalah kondisi perseteruan geopolitik yang sulit diturunkan tensinya.
“Kenaikan harga minyak dunia dipicu oleh konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina, dan konflik tersebut akan berpengaruh terhadap penawaran minyak mentah dunia yang semakin menurun. Sedangkan kebutuhan atau permintaan dunia masih melebih penawarannya,” kata Ciplis.
Saat ini Arab Saudi telah menyatakan produksinya yang menurun hingga 1 juta barel per hari mulai Juli 2023 dan Rusia mengurangi produksinya hingga 500 ribu barel per hari. Sementara itu laporan Badan Energi Internasional pada Juli 2023 menyebutkan, permintaan minyak global dapat naik 2,2 juta barel per hari untuk mencapai rekor lebih dari 102 juta barel.
Permintaan atau kebutuhan minyak mentah dunia ini mengindikasikan bahwa peekonomian negara-negara di dunia mulai tumbuh setelah pandemi Covid-19. Kebutuhan minyak mentah dunia naik seiring dengan tingkat kebutuhan dan kemampuan daya beli yang membaik. “Tingkat kesejahteraan yang mulai meningkat pada negara-negara dunia dan negara berkembang (emerging market),” kata Ciplis.
Dengan situasi seperti ini, menurut Ciplis, pemenuhan kebutuhan kendaraan bermotor maupun produksi barang dalam negeri, tidak bisa selamanya dipenuhi dari impor dengan volume besar dan harga yang fluktuatif.
“Karena dampak seriusnya adalah pada beban keuangan negara yang semakin bertambah dan dan ruang anggaran negara (fiscal space) semakin sempit untuk dialokasikan ke pos-pos kebutuhan yang kemungkinan juga perlu mendapatkan pendanaan dalam jumlah yang tidak sedikit,” kata Ciplis.
Apalagi, pemerintah masih menyubsidi Pertalite. “Beban keuangan negara akan membengkak untuk membiayai harga minyak mentah dunia yang merangkak naik. Dampak positifnya masyarakat tidak mengalami kejutan yang berarti dalam melakukan penyesuaian harga atas perubahan harga minyak dunia dan produk turunannya,” kata Ciplis.
“Jadi masyarakat tidak perlu panik menyikapi berita kenaikan harga minyak mentah dunia. Terus tingkatkan kompetensi diri, bekerja sesuai dengan bidang yang dimiliki supaya tingkat kesejahteraan dan daya beli terus meningkat,” kata Ciplis.
Doktor alumnus Universitas Gajah Mada ini mengingatkan, kepanikan tidak akan pernah mampu mengatasi permasalahan. “Perubahan dan pembaruan merupakan sesuatu yang umum terjadi, tinggal bagaimana kita melakukan segala bentuk penyesuaian yang pasti membutuhkan waktu yang tidak singkat dan biaya yang tidak murah,” kata Ciplis.
Ciplis menyarankan masyarakat agar lebih efisien dalam menggunakan BBM untuk aktivitas keseharian. Masyarakat juga diminta mendukung komitmen pemerintah untuk menjaga melaksanakan kebijakan ekonomi hijau dan menciptakan langit biru tahap kedua. [wir]
