Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, membangun pabrik pupuk organik tahun ini. Namun pembangunan pabrik tersebut dinilai parlemen tak cukup untuk mengatasi kesulitan petani soal pupuk.
“Keluhan masyarakat Jember yang mayoritas petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk perlu mendapat perhatian. Keluhan, petani terkait dengan pemenuhan pupuk tidak bisa dijawab hanya dengan mendirikan satu pabrik, yang kapasitasnya sudah tentu tidak akan mencukupi,” kata juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Alfan Yusvi.
Apalagi, lanjut Alfan, kualitas pupuk produksi pabrik itu masih belum teruji. “Untuk itu, diperlukan kebijakan dari pemerintah daerah, agar permasalahan pertanian dapat tertanggulangi dengan baik. Kami belum melihat adanya penanganan pemberdayaan sektor pertanian yang komprehensif,” katanya.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember menempatkan pertanian sebagai salah satu prioritas. Namun Fraksi Pandekar menilai itu belum diimplementasikan dalam bentuk prioritas anggaran yang sesuai. “Pengembangan sector pertanian, pariwisatam dan UMKM anggarannya realatif minim,” kata Nyoman Aribowo, juru bicara Fraksi Pandekar.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Ikbal Wilda Fardana menegaskan, pihaknya sangat memperhatikan dan merasakan jeritan rakyat, khusunya soal kebutuhan dasar untuk pemenuhan hajat hidup sehari-hari.
“Banyak rakyat menjerit karena kenaikan harga sembako, gagal panen akibat kemarau panjang dan langkanya pupuk. Dengan kata lain bahwa PAPBD hendaknya diarahkan pada kebutuhan pokok yang sekiranya dapat memenuhi kebutuhan rakyat kabupaten Jember,” kata Ikbal.
Menjawab itu, Bupati Hendy Siswanto menyatakan, pembangunan pabrik Pupuk organik adalah upaya memenuhi Kebutuhan pupuk masyarakat agar Jember bisa mandiri pupuk. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan memberikan bantuan benih padi, pupuk NPK non Subsidi, PHC, pestisida nabati, dekomposer, dan senyawa humat di beberapa kecamatan.
“Ini untuk membantu meringankan kebutuhan petani agar dapat berusaha secara maksimal dalam mencukupi kebutuhan pupuk, dan mengatasi kemarau panjang,” kata Hendy, dalam sidang paripurna Perubahan APBD 2023, di DPRD Jember, Selasa (26/9/2023) malam.
Pemerintah kabupaten Jember juga telah melaksanakan kegiatan sekolah lapang pada kelompok-kelompok tani, dengan materi pembuatan pupuk organik maupun pestisida nabati. “Saat ini tercatat sebanyak 83 kelompok tani telah membuat pupuk organik dan telah diaplikasikan di anggota kelompoknya. Diharapkan kegiatan sekolah lapang ini bisa mengubah pola pikir petani sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia,” kata Hendy.
Pemkab Jember sendiri mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp 92,11 miliar untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam Perubahan APBD 2023.
Melalui beberapa organisasi perangkat daerah, Pemkab Jember telah melaksanakan upaya-upaya untuk menjaga stabilisasi harga bahan pokok penting. Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang terus melaksanakan operasi pasar dan pasar murah bekerjasama dengan Bulog. Sementara itu, melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Pemkab Jember mengawal pendistribusian bantuan cadangan pangan pemerintah pusat. [wir]
