Gresik (beritajatim.com) – Pemilihan Calon Bupati-Calon Wakil Bupati (Cabup-Cawabup) Gresik semakin menarik. Ada dua kepala desa atau kades mendaftarkan diri melalui jalur independen. Kedua kades itu akan bersaing di Pilkada Gresik yang digelar 27 November 2024.
Dua kades itu yang akan bertarung di jalur independen adalah Andhi Sulandra dan pasangannya Fatkhur Rohman. Andhi Sulandra merupakan Kades Randuboto Kecamatan Sidayu dan Fatkhur Rohman menjabat Kades Sukorejo, Kecamatan Kebomas.
Kedua kades itu datang ke kantor KPU Gresik dengan membawa berkas persyaratan yang telah ditentukan. Sebanyak 72.150 dukungan yang tersebar di 10 kecamatan dari 18 kecamatan.
“Berkas persyaratan telah diserahkan, nantinya bukti KTP dukungan juga harus diupload melalui Silonkada,” ujar Ketua Ketua KPU Gresik Akhmad Roni,” Minggu (12/5/2024).
Roni menjelaskan ada beberapa tahapan yang harus dilewati sebelum resmi ditetapkan sebagai pasangan calon cabup-cawabup. Salah satunya verifikasi administrasi, verifikasi faktual, hingga penetapan pemenuhan syarat dukungan tanggal 19 Agustus mendatang.
“Semuanya itu akan diteliti lebih lanjut, kami juga memberikan kesempatan untuk masa perbaikan persyaratan,” paparnya.
Sementara itu, Andhi Sulandra menyatakan dirinya berkomitmen untuk menghadirkan perubahan di Kabupaten Gresik.
“Kami berdua merupakan perwakilan dari unsur kepala desa dan putra daerah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, melalui jalur independen ini, dirinya berusaha mewujudkan perubahan seperti harapan masyarakat secara umum.
“Kalau sudah baik, ya harus lebih baik lagi, kalau sudah moncer, ya harus lebih moncer lagi. Soal komunikasi dengan parpol lain, sengaja tidak kami lakukan karena bisa dipastikan berbiaya mahal,” imbuhnya.
Hal yang sama dikemukakan oleh Fatkhur Rohman. Kades Sukorejo itu memprioritaskan pembangunan. Selain itu, pihaknya ingin membuktikan bahwa menjadi pemimpin di Kabupaten Gresik tidak harus memiliki harta dan kekayaan melimpah.
“Kami telah membuktikan di tingkat desa. Selama 2-3 kali periode menjabat, kami tidak pernah menggunakan gerakan politik uang. Namun, justru dengan gerakan moral yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. [dny/but]
