Ringkasan Berita:
- Dua SPPG MBG di Kota Blitar berhenti sementara meski status di website BGN masih aktif.
- Penghentian operasional dipicu persoalan internal pengelola.
- Sebanyak 3.000 penerima manfaat dialihkan ke SPPG lain yang masih berjalan.
- Satgas daerah fokus menjaga distribusi agar program MBG tetap berjalan di sekolah.
Blitar (beritajatim.com) – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Blitar tengah menjadi sorotan publik setelah dua unit layanan di Sananwetan dan Bendogerit berhenti beroperasi, meski dalam laman resmi Badan Gizi Nasional (BGN) status keduanya masih tercatat aktif.
Ketidaksinkronan data ini dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Satgas MBG Kota Blitar, Dindin Alinurdin. Ia mengungkapkan bahwa secara sistem di tingkat pusat, dua Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut memang masih berstatus operasional.
“Di website resmi BGN, SPPG yang sekarang tidak operasional itu statusnya masih operasional. Ini yang tentunya harus diselesaikan oleh internal SPPG sendiri bersama mitranya,” ujar Dindin pada Selasa (12/5/2026).
Mandeknya layanan di dua titik tersebut bukan tanpa alasan. Diketahui, pengelola mengambil keputusan mandiri untuk berhenti beroperasi sementara waktu karena adanya persoalan internal.
Meskipun pihak pengelola telah melayangkan surat resmi kepada Pemerintah Kota Blitar, kepastian kapan dapur tersebut kembali aktif melayani siswa masih belum dapat dipastikan.
Ketua Satgas MBG Kota Blitar, Tri Iman Prasetyono, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan wewenang dalam menyikapi persoalan ini. Hal tersebut dikarenakan otoritas penuh operasional SPPG berada langsung di bawah kendali BGN Pusat.
“Kami di daerah tidak bisa dan tidak boleh intervensi urusan internal mereka. Tugas kami hanya memfasilitasi jika ada kendala dan melaporkan kondisi lapangan ke pusat,” tegas Tri Iman.
Agar hak nutrisi ribuan siswa tidak terabaikan akibat berhentinya operasi di dua titik tersebut, Satgas MBG bergerak cepat melakukan langkah darurat. Sebanyak 3.000 sasaran penerima manfaat kini dialihkan ke SPPG lain yang masih aktif beroperasi.
“Kami koordinasikan melalui Korwil di setiap kecamatan untuk menata ulang distribusinya agar tidak ada sekolah yang berhenti menerima MBG,” tambah Dindin.
Sebagai langkah antisipasi, Satgas daerah kini memfokuskan pengawasan pada sisi hilir, yakni langsung di sekolah-sekolah penerima. Jika pihak sekolah menemukan penurunan kualitas menu atau kendala distribusi, Satgas akan menjembatani laporan tersebut ke kanal pengaduan pusat.
Saat ini, di Kota Blitar tercatat ada 31 unit SPPG yang aktif beroperasi dari total 45 unit yang mengajukan permohonan ke BGN. Puluhan unit ini memikul tanggung jawab besar untuk melayani kebutuhan nutrisi bagi sekitar 60 ribu sasaran di wilayah tersebut. [owi/beq]
