Pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjadi pekerjaan rumah dua bupati pada masa pemerintahan Bupati Hendy Siswanto (2021-2025) dan Bupati Muhammad Fawait (2025-2030).
Hendy dan Fawait sama-sama mendapat masukan dan kritik agar menertibkan PKL di Alun-alun Jember Nusantara yang menyebabkan kumuh wajah pusat kota.
Berdasarkan data Satpol PP Jember pada 2023, ada 248 orang PKL yang berjualan di alun-alun sejak 2 November 2022. Sebanyak 39 orang di antaranya adalah pedagang kopi keliling, 55 orang pedagang mainan dan aksesoris, 134 orang pedagang makanan dan minuman.
Komisi B DPRD Jember pernah meminta Satuan Polisi Pamong Praja Jember dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk menertibkan PKL menjelang pelaksanaan Jember Fashion Carnaval pada medio Agustus 2023.
“Ada tamu dari kabupaten lain yang menyampaikan soal PKL yang semrawut. Kami cek. Ini berada di depan pendapa, berhadapan persis. Kata orang Jawa: ‘nyulek mata’ (menyolok mata),” kata Sekretaris Komisi B David Handoko Seto melakukan inspeksi ke alun-alun, Kamis (3/8/2023).
Bupati Hendy Siswanto saat itu memperbolehkan PKL berjualan di dalam alun-alun dengan alasan menggerakkan perekonomian setelah pandemi Covid-19 berakhir. “Kok seperti pasar alun-alun sekarang? Iya, memang seperti pasar. Kita kemarin masih pandemi Covid. Kita butuh makan,” katanya, saat penutupan pameran barang antik dan pusaka, di alun-alun Minggu (16/7/2023) malam.
Para PKL dipindahkan ke Jalan Kartini hingga depan Masjid Baitul Amien lama saat Pemkab Jember merenovasi alun-alun. Setelah renovasi selesai dan wajah alun-alun Jember Nusantara diresmikan, seluruh PKL dilarang berjualan menetap di dalam area alun-alun. Mereka akhirnya tetap berdagang di Jalan Kartini, di sisi barat alun-alun.
Senada dengan pendahulunya, Bupati Muhammad Fawait juga belum mau menertibkan pedagang kaki lima di alun-alun.
“Kami akan menjaga semaksimal mungkin supaya areal alun-alun tetap bagus. Tapi kami tidak bisa menertibkan begitu saja PKL. Mereka bekerja, punya keluarga. Ini urusan perut. Ini urusan kehidupan mereka,” katanya, Senin (26/5/2025).
Fawait mengaku tidak tega menggusur PKL di kawasan alun-alun. “Kalau belum ada solusi yang lain, supaya tidak mengganggu perekonomian mereka, saya tidak tega, saya tidak bisa menggusur mereka,” katanya.
Hendy dan Fawait sebenarnya tidak mengabaikan keinginan publik untuk menjaga alun-alun Jember Nusantara sebagai ruang ketiga masyarakat, setelah rumah sebagai ruang pertama dan tempat kerja sebagai ruang kedua. Mereka sama-sama punya rencana dalam menertibkan PKL di kawasan alun-alun.
Saat berkuasa, Bupati Hendy berencana menyediakan semacam manajemen untuk mengatur PKL setelah alun-alun selesai direnovasi. “Tidak semua bisa masuk rame-rame jualan di situ. Nanti alun-alun berantakan. Fungsi alun-alun kita maksimalkan, UMKM tetap kita fasilitasi, PKL pun akan kita fasilitasi. Tapi tidak di alun-alun tentunya,” kata Hendy.
Pemkab Jember akan menyediakan semacam gerobak berjalan bagi pedagang. “Mereka tidak boleh menetapm menunggu seharian. Mereka harus keluar-masuk, datang. Gerobaknya tidak boleh ditinggal dan tidak boleh pasang tenda,” kata Hendy, sebagaimana dilansir pada 12 Juni 2024.
Selain itu, Pemkab Jember membuka Jalan Samanhudi dan Jalan Kartini sebagai lokasi berdagang. “Itu pun sebagian. Kami akan rapikan,” kata Hendy.
Hendy juga berencana membangun semacam gedung sentra kuliner dan PKL di Jalan Ciliwung, antara kantor Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia. Gedung tersebut, alun-alun, dan gedung Jember Nusantara akan dihubungkan semacam jembatan berbentuk anak panah. Rencana itu tinggal rencana karena Hendy kalah dalam pemilihan kepala daerah.
Sejauh ini, Bupati Fawait lebih memilih membuka Jalan Kartini untuk lokasi PKL. “Kami akan membuat foodstreet. Kami akan bikin jalan seperti miniatur Malioboro Yigyakarta,” katanya.
Melalui konsep ‘food street’ ini, Fawait berharap, alun-alun bisa menjadi pusat peruimbuhan ekonomi yang baik dan bersih. Ia ingin PKL mendapat opsi tempat berdagang uang lebih indah dan ramai.
“Kalau sudah siap, baru saya akan mengajak bicara PKL. Kalau hari ini saya tidak tega membersihkan mereka begitu saja. Tapi bukan berarti saya inggal diam. Alun-alun tetap kita jaga senyaman mungkin untuk masyarakat,” kata Fawait. [wir]
6 Komentar
Lbh reliable keputusan bupati drpd keputusan DPRD. Gusur menggusur bkn perkara mudah,krn sangkut paut dg pendapatan sandang pangan jg perekonomian. Tdk menutup kemungkinan,dr para PKL itu ada org2 hebat yg dilahirkan,yg bahkan sdh menjadi wakil rakyat pula. Jd klo mau merelokasi,siapkan lahannya,pastikan tempatnya jg sangat strategis,dan relokasilah mereka secara humanis.
Harapan kedepan jember tidak alun alun dan kampus sentris, jember itu luas kenapa yang diperebutkan hanya lahan kota saja, itu yang membuat PKL ramai di kota saja, dan satu lagi poin penting satu lagi adalah perbanyak lapangan pekerjaan yang tidak pandang usia
Di depan gedung DPRD yg megah juga banyak pkl,,jadi gedungnya tidak bermartabat,,mirisnya lagi di depan dan samping kantor bupati tambah bludak,,jadinya seperti pasar.
Gedung Jember Nusantara lhoo msh luas d dlm,, knpa GK d sana aja PKL.x?? Jgn di pilih2 yg hrus jualan d gedung Nusantara itu,, mending disitu aja biar GK kumuh alun2nya ,, psti bsa rame jg kok klp smw pindah k gedung Nusantara itu
Bertindak kok selalu kalau sudah kazep alias terlambat. Selama ini kemana aja.? Ngapain aja.
Dulu yg berjualan masih sedikit, lah kok dibiarkan nambah pedagang terus2an? Skrng jumlah pedagang terlanjur membludak, malah banyak pedagang asli yg sudah lama berjualan di Kartini yg malah tersingkir.
Tuh liat segitiga emas, mulai gajah Mada Ahmad Yani Trunojoyo, sekarang membludak pkl, dan pemerintah tidak segera bertindak. Mau nunggu kapan? Nunggu sampe ada ratusan pkl? Lihat itu pedagang2 asli di segitiga emas, mereka yg mentaati peraturan untuk tidak berjualan di pinggir jalan, skrng lapak mereka malah tertutup oleh pedagang2 yg melanggar aturan. Kacau kalian
Bnr jg komentar diatas.. Bhw jgn kota sentris, Jbr itu LUAS.. Brarti byk bgt potensi yg ada.. So, maksimalkan potensi yg ada.. Saat ini bukan hanya luas Lahan yg menjadi titik kritisnya tp bgmn mengelolanya dg maksimal.. Contoh: Hitung brp byk SDA dsana? Lalu bagi dg jumlah penduduknya, insyaa Allah rakyat Jbr akan makmur itu..
Jgn malu utk sll bljr dr Kab/Kota lain.. Jgn terbuai dg anggapan bhw Jbr kota terbesar ke 3 di Jatim.. Itu DULUU… Lgsg aja di mapping/reDesign bs ke Selatan dulu ke daerah Ajung dll tuch.. Maju2 wis nanti.. Percaya lah.. 👍👍🇮🇩