Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ais Shafiyah Asfar atau Ning Ais menegaskan pentingnya standar higienitas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai sekitar 200 siswa di Surabaya diduga mengalami keracunan makanan.
Dia menyebut insiden yang menyebabkan para siswa mengalami mual, muntah, hingga harus mendapatkan penanganan medis menjadi peringatan serius terhadap keamanan pangan dalam distribusi makanan sekolah.
“Program pemenuhan gizi anak harus dibarengi dengan standar keamanan pangan yang benar-benar ketat. Jangan sampai tujuan baik justru berubah menjadi ancaman bagi kesehatan anak-anak,” kata Ning Ais, Senin (11/5/2026).
Menurut dia, kasus tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis biasa. Pemerintah dan seluruh pihak terkait diminta melakukan evaluasi menyeluruh mulai dari kualitas bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan kepada siswa.
“Kalau memang dugaan penyebabnya berasal dari menu olahan tertentu, maka harus ada pemeriksaan laboratorium dan investigasi yang transparan agar penyebab utamanya benar-benar jelas,” ujarnya.
Ning Ais mengatakan keamanan pangan dalam program konsumsi massal harus mendapat pengawasan lebih ketat karena menyangkut kesehatan anak-anak. Dia meminta adanya standar operasional yang disiplin dan pengawasan rutin di lapangan.
“Pemerintah daerah, penyedia makanan, dan seluruh pihak terkait harus memastikan kualitas makanan benar-benar aman sebelum diberikan kepada siswa,” ucap dia.
Selain penanganan medis terhadap para siswa, Ning Ais meminta pembenahan sistem dilakukan secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Menurut dia, audit berkala terhadap dapur penyedia makanan dan pelatihan keamanan pangan bagi petugas perlu diperkuat.
“Penanganan setelah kejadian saja tidak cukup. Harus ada evaluasi sistem, termasuk audit dapur penyedia makanan dan pelatihan keamanan pangan bagi petugas,” katanya.
Dia juga meminta adanya mekanisme respons cepat ketika ditemukan indikasi makanan tidak layak konsumsi di sekolah. Selain itu, vendor penyedia makanan disebut perlu dievaluasi secara objektif demi menjaga keselamatan siswa.
“Keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama dalam program seperti ini,” ujar dia.
Ning Ais turut mendorong agar hasil investigasi kasus dugaan keracunan tersebut diumumkan secara terbuka kepada publik. Menurut dia, transparansi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi anak.
“Kepercayaan masyarakat hanya bisa dijaga kalau pemerintah dan pihak pelaksana berani terbuka, melakukan evaluasi menyeluruh, dan mengambil tindakan tegas jika ada kelalaian,” pungkasnya.[ADV]
