Blitar (beritajatim.com) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan peninjauan langsung terhadap program bantuan bedah rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Blitar.
Menjalankan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PKP merevolusi target bedah rumah di Blitar demi mengejar target kerja cepat dan tuntas.
“Presiden Prabowo meminta saya sebagai anak buahnya untuk kerja turun lapangan dan langsung menyelesaikan masalah dengan cepat. Kita tidak mau basa-basi, kerja harus tuntas,” tegas Maruarar, Kamis (2/7/2026).
Dalam kunjungannya Maruarar bahkan menambahkan kuota bantuan untuk masyarakat Kota Blitar. Target awal yang semula hanya 300 titik rumah tidak layak huni (RTLH), secara spontan oleh Maruarar ditambah sebanyak 444 unit, sehingga totalnya melonjak menjadi 744 rumah warga yang direnovasi.
Proyek ini dijadwalkan mulai berjalan pada 10 Juli dan wajib rampung secara keseluruhan pada 10 Oktober 2026. Adapun rincian stimulus pembiayaan per unit rumah meliputi:
1. Rp 20.000.000 dialokasikan untuk belanja material/barang.
2. Rp 2.500.000 dialokasikan tunai untuk upah tukang.
Menariknya, skema ini menerapkan sistem padat karya yang transparan. Salah satu warga penerima manfaat, Broto, yang juga berprofesi sebagai kuli bangunan, dilibatkan langsung dalam pengerjaan rumahnya sendiri.
Melalui keahlian negosiasi material kelompok masyarakat di Blitar, mereka berhasil melakukan efisiensi kolektif hingga menghemat anggaran dari Rp 7 juta menjadi Rp 49 juta. Selisih uang tersebut langsung dikembalikan ke rakyat untuk menambah pembelian semen dan cat.
Menteri PKP mengimbau masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya proyek ini secara ketat. Bahkan Maruarar meminta agar warga berani lapor jika ada korupsi ada pungutan liar.
“Uangnya kembali ke rakyat, jadi rakyat wajib mengawasi. Kalau ada yang korupsi atau pungli, foto, video, dan viralkan,” cetusnya. [owi/suf]
