Pamekasan (beritajatim.com) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Ali Masykur menilai pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan sepanjang Tahun Anggaran 2025 belum sepenuhnya mencerminkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan.
Penilaian tersebut disampaikan setelah seluruh komisi DPRD Pamekasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) setempat menyelesaikan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pelaksanaan Amggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Berdasar hasil evaluasi yang dilakukan masing-masing komisi menunjukkan masih banyak program pemerintah daerah yang belum mengarah secara optimal pada target pembangunan yang telah ditetapkan. Sehingga pada tahun anggaran 2026 harus dimanfaatkan sebagai momentum mempercepat realisasi program prioritas.
“Pelaksanaan program pada 2025 belum mengarah secara maksimal terhadap program kerja bupati dan wakil bupati. Tahun 2026 harus dimaksimalkan sehingga pada evaluasi 2027 nanti hasilnya sesuai dengan harapan masyarakat Pamekasan,” kata Ali Masykur, Rabu (15/7/2026).
Selain itu pihaknya menilai capaian kinerja pemerintah daerah masih jauh dari ekspektasi, terlebih berbagai program yang dijalankan belum memberikan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. “Masih jauh panggang dari api. Artinya capaian kinerja terhadap program yang dibuat masih belum mencapai separuh,” ungkapnya.
“Kami meyakini bahwa tantangan pelaksanaan program pada 2026 akan lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga pemerintah daerah harus menghadapi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah,” sambung politisi muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp195 miliar turut memengaruhi ruang gerak pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. Termasuk juga penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) juga mengalami penurunan yang cukup signifikan.
“Tahun lalu DBHCHT masih sekitar Rp112 miliar, sekarang hanya sekitar Rp59 miliar. Artinya tidak sampai 60 persen dari tahun sebelumnya. Kondisi ini tentunya juga akan menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah kedepan,” jelasnya.
Atas kondisi tersebut, pihaknya meminta Bupati Pamekasan agar segera melakukan kajian ulang terhadap berbagai program strategis yang akan disiapkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. “Artinya setiap program harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar target pembangunan yang ditetapkan dapat direalisasikan secara efektif,” tegasnya.
“Oleh karena itu, bupati harus mengkaji ulang rencana program khusus untuk 2027 yang mulai disusun tahun ini. Pemkab harus benar-benar jeli melihat kekuatan anggaran yang dimiliki agar program yang dirancang realistis dan bisa diwujudkan,” pungkasnya. [pin/ted]
