Magetan (beritajatim.com) – Sekretaris Komisi A DPRD Magetan, Didik Haryono, menyoroti lemahnya sistem pengendalian internal (SPI) dalam pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini menurutnya tampak nyata pada sistem retribusi kawasan wisata Telaga Sarangan.
“Kalau dalam ilmu akuntansi, SPI yang diterapkan dalam pengelolaan retribusi jasa masuk Sarangan itu kacau,” tegas Didik yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Magetan.
Dia mencontohkan bagaimana wisatawan langsung diberikan karcis oleh petugas dan membayar di tempat yang sama tanpa ada pemisahan fungsi. “Ini seperti manajemen tukang cukur. Dikerjakan sendiri, dikasih sendiri,” ujarnya.
Didik menilai seharusnya pencetakan tiket dilakukan oleh BPKPD, bukan oleh pengelola atau Dinas Pariwisata, agar bisa dilakukan pengecekan silang antara jumlah tiket yang dicetak, uang yang masuk, dan tiket yang ditarik di pintu masuk.
Selain itu, Didik juga mengkritik lemahnya kontribusi sektor hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Padahal di Sarangan itu hotel cukup banyak, tapi persentase pemasukan dari sektor ini sangat kecil,” katanya.
Ia menegaskan perlunya reformasi tata kelola pendapatan, termasuk pemisahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah secara khusus.
“Kalau ingin PAD meningkat, satu: pengelolanya harus fokus dan terpisah, dua: SPI-nya harus diperkuat sesuai rekomendasi BPK,” tambahnya.
Didik juga menyinggung tentang sistem e-ticketing yang telah diusulkan DPRD lebih dari lima tahun lalu, namun belum juga diterapkan. “Itu usulan lama teman-teman DPRD sebelumnya. Sangat efektif sebenarnya, tapi kami tidak tahu kenapa OPD terkesan malas atau justru menghindari,” ujarnya dengan nada heran.
Ia berharap, Pemkab Magetan serius menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan.[fiq/kun]
