Probolinggo (beritajatim.com) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo angkat bicara terkait isu pemangkasan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan honor guru ngaji hingga 50 persen. DPRD menegaskan, kabar tersebut tidak sesuai dengan arah pembahasan anggaran yang sedang berlangsung.
Ketua DPRD Kota Probolinggo, Dwi Laksmi Shinta, menyatakan pihaknya justru berada di garis depan untuk mempertahankan alokasi anggaran tersebut. Ia menekankan, hingga saat ini tidak ada keputusan resmi terkait pemotongan seperti yang beredar di masyarakat.
“Perlu kami tegaskan, tidak ada kebijakan pemangkasan 50 persen seperti isu yang berkembang. Banggar justru berupaya keras agar anggaran BOSDA dan honor guru ngaji tetap terjaga,” ujarnya saat menerima audiensi GP Ansor di ruang Komisi III, Rabu (6/5/2026).
Menurut Shinta, dinamika pembahasan anggaran memang tengah berlangsung, termasuk adanya tekanan efisiensi di berbagai sektor. Namun, ia memastikan sektor pendidikan keagamaan menjadi perhatian khusus DPRD.
“Pembahasan masih berjalan. Kami di Banggar berusaha menahan agar tidak terjadi pengurangan signifikan, terutama untuk guru ngaji yang punya peran penting di masyarakat,” tegasnya.
Ia juga membuka ruang pengawalan publik agar proses penganggaran berjalan transparan. DPRD, kata dia, siap dikritisi sekaligus didukung dalam upaya mempertahankan anggaran tersebut. “Silakan dikawal bersama. Kami terbuka, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tambahnya.
Dalam pertemuan itu, DPRD dan GP Ansor sepakat mengawal alokasi BOSDA dan honor guru ngaji pada dua momentum krusial, yakni Perubahan Anggaran dan Kebutuhan (PAK) tahun berjalan serta pembahasan anggaran murni tahun 2027.
Sementara itu, Ketua GP Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda, menyatakan pihaknya akan memastikan komitmen DPRD tersebut benar-benar terealisasi. Ia menegaskan, audiensi ini bukan akhir, melainkan awal pengawalan.
“Kami menghargai penjelasan dari DPRD. Tapi kami juga akan terus memantau sampai realisasinya jelas. Kalau belum terealisasi, kami akan tetap bersuara,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah mengambil kebijakan yang berpihak pada para guru, khususnya guru ngaji yang selama ini menjadi garda terdepan pendidikan keagamaan di lingkungan masyarakat.
Dengan adanya klarifikasi dari DPRD, isu pemangkasan yang sempat memicu keresahan mulai mereda. Namun, publik masih menanti pembuktian pada pembahasan anggaran selanjutnya. [rap/suf]
