Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, bersama Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, memimpin rapat dinas persiapan Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 di Kantor Kementerian Sosial, Kamis (25/6/2026).
Rapat tersebut memfokuskan pembahasan pada kesiapan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dijadwalkan dimulai secara serentak pada 14 Juli 2026.
Lima aspek utama menjadi perhatian dalam rapat, yakni kesiapan sarana dan prasarana, kesiapan siswa, kesiapan guru dan tenaga kependidikan, pelaksanaan MPLS, serta dukungan anggaran bagi penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Gus Ipul menegaskan seluruh satuan kerja harus memastikan seluruh kebutuhan dasar Sekolah Rakyat terpenuhi sebelum MPLS dimulai. Ia meminta perkembangan pembangunan sekolah, pengadaan sarana dan prasarana, distribusi perlengkapan siswa hingga kebutuhan yang belum terpenuhi dilaporkan secara rinci.
“Kita ingin memastikan tidak ada keterlambatan. Semua harus dipetakan sejak sekarang, mulai dari pembangunan, pengadaan, distribusi perlengkapan sekolah, sampai kebutuhan yang masih kurang. Kalau ada potensi masalah, laporkan lebih awal supaya bisa kita bantu selesaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, melaporkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen terus berlangsung di 93 titik lokasi di Indonesia.
Meski belum ada lokasi yang mencapai progres 100 persen, sejumlah daerah menunjukkan perkembangan signifikan. Lima lokasi dengan progres pembangunan tertinggi saat ini berada di Medan, Surabaya, Gresik, Sampang, dan Bengkulu.
Mengantisipasi perpindahan dari Sekolah Rakyat rintisan menuju gedung permanen, Gus Ipul meminta seluruh sentra dan balai Kemensos memberikan pendampingan selama masa transisi.
“Tolong dibantu masa transisi dari rintisan ke gedung permanen. Laporkan jika ada pengadaan. Jangan sampai membangun hal-hal yang tidak penting hanya demi mengejar penyerapan anggaran,” tegasnya.
Selain kesiapan infrastruktur, Kemensos juga mematangkan mekanisme seleksi siswa, terutama di lokasi yang jumlah pendaftarnya melebihi kuota. Seleksi akan dilakukan secara transparan dengan melibatkan pemerintah daerah agar penerima manfaat berasal dari keluarga dengan tingkat kerentanan sosial dan ekonomi tertinggi.
Menurut Gus Ipul, tingginya minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat menunjukkan besarnya kebutuhan akses pendidikan bagi kelompok rentan. Pemerintah pun tengah menyiapkan alternatif agar anak-anak yang belum tertampung tetap memperoleh akses pendidikan yang layak.
“Kita melihat kebutuhan masyarakat sangat besar. Ini menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk memperluas jangkauan program ke depan agar semakin banyak anak dari keluarga miskin yang bisa mendapatkan akses pendidikan berkualitas,” katanya.
Di bidang sumber daya manusia, Kemensos mempercepat proses rekrutmen guru, wali asuh, wali asrama, dan tenaga kependidikan. Seluruh personel ditargetkan telah ditempatkan sebelum MPLS dimulai sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan sesuai jadwal.
Terkait pelaksanaan MPLS, Gus Ipul menekankan pentingnya kegiatan yang edukatif, ramah anak, serta bebas dari praktik kekerasan maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan kontroversi.
“Tujuan MPLS adalah mengenalkan lingkungan sekolah dan membangun semangat belajar. Jangan ada kekerasan fisik maupun kegiatan yang memberatkan siswa. Banyak anak yang datang dengan latar belakang kerentanan, sehingga pendekatannya harus humanis dan menyenangkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Agus Jabo melaporkan hasil koordinasi lintas kementerian di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Menurutnya, Presiden memberikan perhatian khusus terhadap pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kerapian siswa Sekolah Rakyat.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pertahanan akan mendukung program pembinaan karakter melalui penugasan taruna di lingkungan Sekolah Rakyat. Sebanyak lima taruna akan ditempatkan di setiap sekolah untuk membantu pembinaan kedisiplinan siswa.
Sekitar 1.000 taruna dijadwalkan mulai diberangkatkan pada awal Agustus 2026 dan akan bertugas selama sekitar satu minggu di sekolah-sekolah tersebut.
“Presiden memberikan perhatian khusus terhadap pembentukan karakter siswa Sekolah Rakyat. Karena itu, Kementerian Pertahanan akan membantu melalui penugasan taruna untuk mendukung pembinaan kedisiplinan dan kerapian siswa,” kata Agus Jabo.
Melalui berbagai persiapan tersebut, Kemensos menargetkan seluruh Sekolah Rakyat siap melaksanakan MPLS pada 14 Juli 2026 dan memberikan pengalaman awal yang aman, nyaman, serta berkesan bagi para siswa yang memulai perjalanan pendidikan mereka. (tok/ted)
