Probolinggo (beritajatim.com) – Aksi demonstrasi puluhan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolinggo di depan Kantor Wali Kota, Selasa (5/5/2026), nyaris berujung ricuh. Ketegangan memuncak saat massa memaksa Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, keluar untuk menemui.
Dorong-dorongan dengan aparat penegak hukum tak terhindarkan ketika mahasiswa berupaya menembus penjagaan. Massa bersikeras menuntut klarifikasi langsung dari kepala daerah terkait sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan rakyat kecil.
Wali Kota akhirnya keluar didampingi Wakil Wali Kota Ina Buchori setelah dijemput Kapolres Probolinggo. Namun, alih-alih meredam situasi, kehadirannya justru memicu gelombang kekecewaan. Di hadapan massa, dr. Aminuddin menolak membaca maupun menandatangani pakta integritas yang disodorkan mahasiswa—sikap yang langsung disambut sorakan dan cibiran.
Dalam aksinya, PMII membawa lima tuntutan utama yang mereka sebut sebagai potret buruk arah kebijakan Pemkot Probolinggo. Mulai dari dugaan pemalsuan sertifikat manajemen Perumdam, pengadaan mobil dinas di tengah isu efisiensi anggaran, penghapusan BOSDA, pemangkasan gaji guru, hingga lamanya masa tunggu SK tenaga pendidik.
Ketua Umum PC PMII Probolinggo, Dedi Bayuangga, menyebut persoalan tersebut sebagai bukti nyata krisis keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat.
“Ini bukan sekadar kritik, tapi alarm keras bahwa kebijakan publik di Kota Probolinggo sedang bermasalah. Kami mendesak langkah konkret yang berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Dedi memperingatkan, jika tuntutan itu kembali diabaikan, mahasiswa siap meningkatkan tekanan dengan konsolidasi massa yang lebih besar.
“Kami tidak akan diam. Ini tanggung jawab moral kami mengawal keadilan dan demokrasi. Aksi jilid dua pasti digelar jika Pemkot tetap abai,” ujarnya.
Ia juga menyindir sikap Wali Kota saat aksi berlangsung. “Seorang pemimpin seharusnya hadir dan setara dengan rakyatnya. Tapi yang terjadi, fakta integritas ditolak, duduk bersama kami pun enggan,” tandasnya.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menanggapi santai tuntutan tersebut. Ia mengklaim seluruh persoalan yang disuarakan mahasiswa sudah dalam penanganan dan tidak lagi menjadi masalah krusial.
Menurutnya, BOSDA saat ini tengah dibenahi agar lebih tepat sasaran. Soal gaji guru, termasuk guru ngaji, Pemkot sedang menyusun skema pemerataan berbasis kemampuan anggaran.
“Supaya tidak ada lagi disparitas. Dulu ada yang menerima Rp800 ribu, Rp400 ribu, bahkan Rp300 ribu. Ke depan akan kami buat lebih merata,” ujarnya.
Terkait pengadaan mobil dinas, dr. Aminuddin menegaskan persoalan tersebut telah selesai. Ia pun tak mempermasalahkan jika mahasiswa kembali turun ke jalan.
“Kalau masih belum puas dan ingin demo jilid dua, silakan saja. Tidak masalah,” pungkasnya. (rap/but)
