Jember (beritajatim.com) – Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta pedagang kaki lima di alun-alun tidak berdagang dengan merugikan hak pengguna jalan. Saat ini PKL di alun-alun seberang Pendapa Wahyawibawagraha semrawut dan tak sedap dipandang mata.
Padahal, Jember Fashion Carnaval bakal terlaksana pada 4 – 6 Agustus 2023. Namun lapak-lapak PKL di alun-alun belum tertata rapi. Bahkan saat ini, puluhan rombong PKL digeser ke pedestrian terluar yang melingkari alun-alun di seberang pendapa bupati.
Tidak tertatanya PKL ini membuat Wakil Ketua Komisi B DPRD Jember Ikbal Wildan Fardana dan Sekretaris Komisi B David Handoko Seto melakukan inspeksi ke alun-alun, Kamis (3/8/2023). “Ada tamu dari kabupaten lain yang menyampaikan soal PKL yang semrawut. Kami cek. Ini berada di depan pendapa, berhadapan persis. Kata orang Jawa: ‘nyulek mata’ (menyolok mata),” kata David.
Komisi B meminta Satuan Polisi Pamong Praja Jember dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk menertibkan PKL. “Secara estetika kondisi ini tidak bagus. Hak pejalan kaki juga dimakan teman-teman PKL,” kata David.
“Kami tidak anti PKL. Tapi setidak-tidaknya PKL juga harus tahu diri, dong. Kalau misalkan hari ini posisi mereka menggunakan hak orang lain, kita harus tetap saling menghargai. Trotoar ini adalah hak pejalan kaki. Kalau mereka mencari keuntungan dan menyambut JFC ini sebagai satu momentum untuk mendapatkan limpahan rezeki ya harus tetap ditata dengan bagus,” kata David.
David khawatir, jika tidak ada penataan PKL, Bupati Hendy Siswanto akan malu di hadapan tamu-tamu kehormatan yang datang dari luar kota untuk menyaksikan JFC. “Media sosial hari ini jahat. Ketika ini difoto dan divideo lalu masuk media sosial, bahwa bupati Jember tidak bisa menata PKL, ini kan jadi preseden buruk,” katanya.
David yang berasal dari Partai Nasional Demokrat dan Ikbal yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan adalah pengusung Bupati Hendy Siswanto saat pemilihan kepala daerah. “Kalau kemudian melihat seperti ini kami diam saja, maka justru dipikir kami dapat apa-apa,” kata David.
David juga menyoroti masalah kebersihan alun-alun. “Kami melihat tidak ada tempat sampah. Padahal yang datang ke sini (pada saat JFC) bukan hanya ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Jember rencananya akan memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (Muri) untuk pemrakarsa dan penyelenggara peragaan busana yang melibatkan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) terbanyak.
“Kami dukung, tapi harus ada aspek estetika yang digunakan dan jangan sampai menghilangkan hak pejalan kaki. Sisi lain adalah keselamatan. Jadi saran kami Satpol PP, Dinas Koperasi, Dinas Cipta Karya melakukan koordinasi penertiban,” kata David.
Berdasarkan data Satpol PP Jember, saat ini ada 248 orang PKL yang berjualan di di alun-alun sejak 2 November 2022. Sebanyak 39 orang di antaranya adalah pedagang kopi keliling, 55 orang pedagang mainan dan aksesoris, 134 orang pedagang makanan dan minuman. “Selama ini kami berusaha mengunci (hanya ada) 248 orang pedagang itu,” kata Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Herwindo.
Herwindo mengatakan, pihaknya sudah mengatur PKL untuk menempati taman kelapa. “Tapi karena taman kelapa hendak dipakai sebagai area pameran atau eksibisi, kami menempatkan PKL di kya-kya,” katanya.
Penataan PKL sebenarnya menjadi satu dari sekian program Satpol PP Jember. “Tahun-tahun sebelumnya di Jalan Kartini, apalagi ketika malam liburan, macet. Setelah PKL direlokasi (ke alun-alun), banyak warga yang berterima kasih kepada kami. Jadi kami masih berusaha merelokasi mereka. Soal bagaimana penampilan mereka, akan kami rencanakan lebih lanjut,” kata Herwindo.
Herwindo memahami, JFC akan menarik pedagang luar kota datang ke area alun-alun. “Ada gula ada semut. Kita sama-sama tahu saat ini pasca pandemi, dan sebelumnya banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Apalagi nuansa (kebijakan) pemerintah daerah adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan,” katanya.
Mengantisipasi dampak negatif dari masuknya PKL luar Jember, Herwindo akan berusaha menata mereka semaksimal mungkin. Dia tak ingin ada konflik antarpedagang.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Jember Nurul Hafid Yasin mengatakan, akan berkolaborasi dengan Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Bagian Perekonomian untuk mendata pedagang yang bisa masuk ke lokasi kya-kya. “Mereka akan dilarang berjualan di tepi jalan. Yang tidak mendapatkan tempat akan diatur sepanjang jalur runway defile busana JFC,” katanya. [wir]
