Jember (beritajatim.com) – Perbedaan data stunting alias tengkes yang tajam antara Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan Kementerian Kesehatan menuai kecaman. DPRD Jember meminta agar birokrasi tak membuat data dengan motivasi ‘asal bupati senang’ (ABS).
Dinas Kesehatan mencatat ada 2.991 balita yang sangat pendek dan 9.763 balita yang pendek badannya. Total 7,37 persen dari populasi balita. Sementara data Survei Status Gizi Indonesia milik Kementerian Kesehatan menunjukkan, prevalensi balita stunted (tinggi badan menurut umur) di Jember mencapai 34,9 persen.
Achmad Dhafir Syah, anggota Komisi D DPRD Jember dari Partai Keadilan Sejahtera, mengatakan, sejak awal Bupati Hendy Siswanto menginginkan satu data. “Kalau masing-masing punya data, ini ruwet nanti. Data mana yang mau kita pakai,” katanya, ditulis Sabtu (4/3/3023).
Namun, lanjut Dhafir, bukan berarti data yang disajikan asal-asal dan hanya ingin menyenangkan bupati. “Saya tidak ingin ada data ‘Asal Bapak Senang’ karena ingin ada penghargaan, tapi kenyataan di lapangan masih banyak (stunting),” katanya.
Mujiburrohman Sucipto, anggota Komisi D dari Golkar, data tengkes memantik pertanyaan besar yang harus dijawab. “Data yang disajikan jangan asal bapak senang. Bupati disajikan data bagus, tertawa. Tapi kenyatannya tidak seperti itu,” katanya.
Dhafir meminta Dinas Kesehatan melakukan validasi data bulan ini yang bertepatan dengan bulan penimbangan balita dengan nelibatkan perguruan tinggi, agar akurat dan bisa dipercaya. “Bukan kita meremehkan kader (posyandu) kita yang di bawah. Tapi meminimalisasi human error ketika penimbangan maupun memasukkan data stunting di Dinas Kesehatan,” katanya.
Dhafir menyebut tingginya kasus tengkes di Jember adalah sebuah tamparan. “Kita punya beberapa universitas yang selama ini kami pandang kurang banyak dilibatkan dalam penanganan stunting. Fakultas ilmu kesehatan di sini sudah banyak. Tapi kenyataannya mereka kurang banyak dilibatkan, Masa kita kalah dengan kabupaten tetangga? Kita punya resources yang banyak untuk menangani stunting. APBD kita lebih beaar tapi penanganan stunting tidak maksimal,” kecamnya.
Dhafir mengkritik pejabat Pemkab Jember yang terkesan gampang terkejut akibat perbedaan data antar Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Apalagi ternyata berdasarkan temuan Komisi D, ada kesalahan manusia (human error) dalam data penimbangan dan pengukuran balita yang dilaksanakan posyandu. “Ini jelas ketika ada satu yang menyatakan kekeliruan entry, bisa saja rekapannya kacau. Bagaimana kalau (data) di 40 (desa) lokus stunting kacau semua,” katanya.
[berita-terkait number=”4″ tag=”jember”]
Dhafir mengingatkan, tengkes berkaitan dengan perilaku buang air besar sembarangan karena ketiadaan jamban. “Pola yang sangat mempengaruhi stunting adalah pola makan, pola asuh, pola sanitasi, dan penggunaan air,” katanya.
Dinas Kesehatan Jember melansir data, 132.567 keluarga di Jember tidak memiliki jamban. “Maka wajar kalau prevalensi stunting Jember menduduki peringkat pertama di Jawa Timur. Itulah kenapa saya orang pertama yang tidak bisa menerima data 7,37 persen yang disajikan Dinas Kesehatan,” kata Dhafir.
Dhafir mengatakan, tanpa berbasis data valid, penyusunan anggaran dan penanganan tengkes akan sulit dilakukan. “Anggaran untuk stunting memang tidak hanya bisa diserahkan kepada Dinas Kesehatan. Ada beberapa dinas yang lain (ikut menangani). Tapi berapa sebenarnya fokus anggaran stunting pada 2022 dan 2023? Fokus betul atau tidak? Tentunya dengan data yang kredibel. Jangan data asal rekap yang ternyata salah,” katanya.
Sucipto mengatakan, persoalan tengkes hanya bisa diselesaikan dengan komando langsung bupati. Tampa komando bupati, koordinasi antardinas tak akan berjalan. “Dinas Cipta Karya Jember misalnya membangun MCK (jamban), tapi manfaatnya tak terlalu menyentuh karena dimonopoli orang yang punya lahan. Inilah pentingnya koordinasi dengan dinas lain. Sampaikan kenyataan di lapangan kepada bupati. Jangan hanya mengangguk-angguk,” jelasnya.
Sucipto mengingatkan, tengkes di Jember tak bisa diselesaikan hanya dengan acara lokakarya. “Dengan lokakarya, hasilnya apa? Ayolah kita berpikir agar kita menurunkan angka itu. Jangan hanya bicara di atas meja, tapi bagaimana praktiknya di lapangan,” katanya. [wir/but]
