Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengupayakan jalur Pantai Selatan (Pansela) sepanjang 628,39 km yang menghubungkan delapan kabupaten dari Pacitan hingga Banyuwangi dapat dituntaskan seluruh pembangunannya dalam waktu lima tahun.
Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim Edy Tambeng Widjaja melalui Kabid Pembangunan Hadi Pramoedjo kepada beritajatim.com, Jumat (6/9/2024) mengatakan, hingga Desember 2023, jalur Pansela sudah tersambung sepanjang 386,91 km.
Jumlah panjang yang tersambung itu terdiri dari Pacitan 100 persen tuntas 86,01 km, Trenggalek 40,11 km (sisa 41,44 km tunggu pembebasan lahan), Tulungagung 38,13 km (sisa 13,26 km proses konstruksi target tuntas 2025), dan Blitar 22 km (17,33 km proses konstruksi tuntas 2025 dan 23,40 km tunggu pembebasan lahan).
Kemudian yang sudah tersambung lagi, adalah Malang 50,86 km (sisa 3,94 km proses konstruksi tuntas 2025 dan 43,30 km tunggu pembebasan lahan), Lumajang 30,50 km (sisa 26,57 km tunggu pembebasan lahan), Jember 32,10 km (sisa 59,45 km usulan TRSS Phase II Sumber Dana ADB) dan Banyuwangi telah tersambung 87,20 km (sisa 12,80 km usulan TRSS Phase II Sumber Dana ADB).
“Jadi, dari total jalur Pansela 628,39 km, sudah tersambung 386,91 km hingga saat ini, sedang proses konstruksi yang ditarget tuntas tahun 2025 sepanjang 34,53 km. Kemudian, sepanjang 72,25 km masih usulan TRSS Phase II Sumber Dana ADB dan 134,71 km belum terprogram karena masih menunggu pembebasan lahan,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim, Mohammad Yasin memastikan bahwa proyek pembangunan Jalur Pansela merupakan salah satu yang menjadi prioritas dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) tahun 2025-2045.
Proyek yang dulunya bernama Jalur Lintas Selatan atau JLS ini telah berlangsung selama 23 tahun lebih. Panjangnya mencapai 628 kilometer lebih.
Delapan daerah kabupaten yang dilalui Jalur Pansela adalah Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi.
Sementara progres pembangunannya telah selesai sekitar 60 persen lebih.
Yasin mengungkapkan, untuk menyelesaikan 40 persen sisanya masih terkendala pembebasan lahan, yaitu di Kabupaten Blitar, Trenggalek, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi.
“Di antaranya untuk pembebasan lahan di wilayah Trenggalek membutuhkan anggaran senilai Rp 200 miliar. Sedangkan di Banyuwangi sekitar Rp 37 miliar,” ujarnya.
Selain itu, Yasin menandaskan untuk wilayah Lumajang dan Jember, masing-masing membutuhkan anggaran pembebasan lahan di bawah Rp 30 miliar.
“Pembebasan lahan sebenarnya urusannya Pemerintah Kabupaten. Tapi, Pemprov Jatim siap membantu, khususnya di Trenggalek yang anggarannya mencapai Rp 200 miliar. Kalau Pemkab Banyuwangi yang cuma Rp 37 miliar saya rasa mampu dengan fiskalnya sendiri,” ucapnya.
Pemerintah Pusat, lanjut Yasin, telah berkomitmen kalau lahannya sudah siap, biaya konstruksinya akan segera dianggarkan.
Menurut data Bappeda, produk domestik regional bruto (PDRB) kawasan utara sepanjang tahun 2023 lalu berkontribusi sebesar 40 persen terhadap perekonomian Jatim.
Sedangkan kawasan selatan Jatim, Yasin menjelaskan, dengan berbagai potensinya, hanya berkontribusi sebesar 16 persen.
“Maka percepatan pembangunan Jalur Pansela menjadi prioritas yang diharapkan dapat menghilangkan disparitas antara kawasan utara dan selatan Jatim,” pungkasnya. [tok/aje]
