Jember (beritajatim.com) – Try Sandi Apriana, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Jember, Jawa Timur, tak mau menanggapi 28 pengurus anak cabang (PAC) yang menginginkannya dipecat. Ia menilai ada kesalahpahaman.
“Itu dinamika internal partai. Bermacam-macamlah, setiap pemilu pasti ada. Kalau untuk Demokrat, persoalan internal tiba-tiba keluar ke eksternal, saya tidak berekspektasi sejauh itu. Yang jelas kami tetap pada pakem, perintah dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) kami laksanakan,” kata Sandi, Senin (19/2/2024).
Sandi selalu melaporkan kondisi Demokrat di Jember kepada DPP. “Saya bertindak bukan karena tindakan pribadi. Tindakan kami berdasarkan regulasi, berdasarkan perintah ketua partai, bahwa harus mempertanggungjawabkan sekecil apapun.” katanya.
Sandi tidak mau berspekulasi lebih jauh soal gerakan sejumlah PAC ini. “Nanti saja, Mas, kalau sudah ada hasilnya (hasil pemilu legislatif). Saya tidak bisa berkomentar sekarang. Saya belum bisa menyampaikan. Nanti saja lebih gamblangnya, kalau sudah pengumuman (hasil rekapitulasi suara) tingkat kabupaten, kita buka-bukaan. Tapi kalau sekarang tidak bisa,” katanya.
“Kalau saya sih inginnya tetap solid. Tapi bagaimana, namanya kepala orang di dalam internal partai berbeda-beda cara berpikirnya. Kalau saya sih tetap terus, kita tegakkan,” kata Sandi.
Bagaimana langkah Sandi merespons tuntutan itu? “Saya diam. Mungkin hanya salah paham. Mereka tetap berada di bendera kita semua. Buat apa (memusuhi PAC yang memprotes, red)?” katanya.
Ada sejumlah persoalan yang dihadapi Sandi. Sejumlah PAC menuntut pemecatan Sandi dari keanggotaan Partai Demokrat karena tidak amanah dalam menjalankan tugas dan tidak berkontribusi apapun kepada partai. Sandi dinilai telah merusak suara partai dan suara caleg di Jember pada Pemilu 2024.
Ketegangan muncul setelah H-1 malam pencoblosan. PAC menuntut agar dana saksi dicairkan, namun Sandi tak mengabulkannya. Sandi bahkan tidak muncul dalam rapat, sehingga pengurus cabang dan anak cabang mendatangi rumahnya di Jalan Gajah Mada dan Pendapa Wahyawibawagraha.
Menurut siaran pers yang diterima Beritajatim.com, tidak dicairkannya dana saksi membuat sebagian besar saksi yang sudah disiapkan menolak bertugas. Hanya sekitar 1.119 dari kurang lebih 7.600 orang saksi yang bekerja.
Sandi juga dianggap tidak transparan dalam penggunaan dana bantuan politik dan iurang fraksi. Dia juga dinilai tidak memberikan kontribusi apapun untuk membesarkan partai dan tidak mampu bekerja sama dengan baik dengan pengurus Partai dari tingkatan pengurus cabang hingga ranting.
Di bawah kepemimpinan Sandi, DPC Demokrat Jember tidak menggelar bimbingan teknis saksi dan pendidikan partai. “Jadi organisasi ini mati suri, tidak ada pembinaan,” kata Sekretaris DPC Demokrat Jember Mashudi. [wir]
