Surabaya (beritajatim.com) – Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan
Derak terpadu pemerintahnya
Masyarakat dan dunia usaha
Demi negara wujudkan cita
Menuju ketangguhan bangsa
Menghadapi bencana
Itulah lirik “Mars Tangguh”. Lagu ciptaan Kepala Badan Nasiobal Penanggulangan Bencana (BNPB) RI 2008-2016, Dr. Syamsul Maarif M.Si, yang menyuarakan semangat untuk gigih dan membentuk kebudayaan tangguh menghadapi bencana di Indonesia.
Jejak kebudayaan tangguh dalam mewujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara, salah satunya bisa kita temukan pada terbentuknya Desa Tangguh Bencana (Destana) di Jatim. Ini mengacu pada upaya membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, dan praktik budaya setempat.
Kebudayaan tangguh ini menitikberatkan peran desa dalam menghadapi bencana. Masyarakat desa memiliki peran vital sebagai pelaku utama pengurangan risiko bencana. Sementara bantuan luar hanyalah penunjang dalam proses mitigasi. Karena masyarakat desa adalah Para Penjaga Kearifan Lokal (The Guardians of Local Wisdom).
Hal ini sejalan dengan slogan ‘Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara’ yang merupakan inisiasi dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Narasi ‘Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara’ ini menitikberatkan pada strategi komunikasi publik berbasis kolaborasi pentahelix yang melibatkan lima unsur –pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas sosial, dan media. Kelima unsur ini terlibat penuh dalam menyampaikan pesan pembangunan kepada masyarakat secara partisipatif dan berkelanjutan.
Sementara itu, penerapan kebudayaan tangguh ini memiliki beberapa aspek kunci. Mulai dari pengarusutamaan kearifan lokal dengan menggali dan menghidupkan kembali pengetahuan atau praktik turun-temurun yang relevan dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Misalnya, ritual adat atau cara-cara tradisional dalam membangun rumah tahan bencana.
Kemudian, penguatan sosial budaya dengan membangun kembali tradisi gotong royong dan solidaritas sebagai modal sosial yang sangat penting dalam fase pra-bencana, saat tanggap darurat, maupun pasca-bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).
Tidak kalah penting, integrasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menyisipkan pesan-pesan kesiapsiagaan bencana dalam kegiatan budaya, seni, atau pertemuan adat, sehingga informasi tersampaikan secara alami dan mudah diterima masyarakat.
Kemudian, pengembangan kapasitas berbasis komunitas, dengan melibatkan tokoh adat, seniman, dan kelompok masyarakat lainnya (seperti karang taruna atau kelompok disabilitas) dalam pelatihan dan pembentukan struktur Destana.
Beberapa daerah di Jatim juga mengadaptasi konsep Kampung Tangguh ke dalam Destana. Konsep ini semula diterapkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Namun konsep Kampung Tangguh dinilai memiliki relevansi dalam mitigasi dan penanganan bencana dengan skala lebih luas. Konsep tersebut mengedepankan kemandirian pangan, kesehatan, dan keamanan yang didukung oleh norma-norma lokal. Prinsip utamanya adalah bahwa ketangguhan yang sejati harus inklusif dan berakar kuat pada identitas dan kearifan masyarakat lokal.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa terus mendorong pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai bentuk mitigasi bencana. Hal itu disampaikan Khofifah saat mengunjungi rumah warga terdampak gempa di Kabupaten Situbondo yang terjadi pada Kamis (25/9/2025).
Gempa berkekuatan 5,7 skala richter itu membuat 108 bangunan rusak di empat desa. Dengan rincian 45 rumah rusak ringan, 20 rumah rusak sedang, dan 45 rumah rusak berat. Juga merusak 4 tempat usaha dan 3 rumah ibadah.
Khofifah mengatakan, secara geografis Jawa Timur termasuk provinsi yang masuk ring of fire. Wilayah berisiko cukup tinggi mengalami bencana. Utamanya, gempa bumi.
“Maka penting untuk meningkatkan kewaspadaan dengan mitigasi bencana,” tegasnya, Minggu (28/9/2025).
Salah satu mitigasi yang bisa dilakukan, khususnya di lingkup kecil, dengan cara menyiapkan Destana. Khofifah mendorong masing-masing kepala daerah untuk menyiapkan Destana. Khususnya di desa-desa yang terkonfirmasi memiliki potensi risiko bencana.
Lewat Destana, ada kader desa yang dilatih dan disiapkan. Tujuannya untuk membantu dan mensosialisasi kesiapan warga di wilayahnya. “Pemprov Jatim siap melakukan pelatihan. Termasuk menyiapkan peralatan di masing-masing desa tangguh,” tuturnya.
Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur Gatot Soebroto mengatakan, saat ini jumlah Destana di Jawa terus ditambah. Tahun lalu, jumlah Destana mencapai 2.056.
Gatot mengakui, dari ribuan desa itu, mayoritas Destana di Jawa Timur saat ini memang masih kategori Pratama atau pemula. Jumlahnya mencapai 1.809 desa.
Sementara untuk Destana dengan kategori utama, artinya desa tersebut mandiri secara penuh dalam penanggulangan bencana, baru 55 desa. “Yang kategori utama ini terus kami upayakan bertambah,” paparnya.
Kepada beritajatim.com, Selasa (30/9/2025), Gatot menegaskan jumlah desa atau kelurahan tangguh bencana (Destana) per 30 Juli 2025 memang mencapai 2.056 destana. Destana tersebut terbagi menjadi tiga kategori: Destana Utama 55 (2,7 persen), Destana Madya 192 (9,3 persen), dan Destana Pratama 1809 (88,0 persen).
“Tahun 2025 ini BPBD Jatim telah melaksanakan pembentukan 40 destana. Upaya penguatan kapasitas masyarakat melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana kembali digalakkan BPBD Jatim,” katanya saat didampingi Plt. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK) BPBD Jatim, Dadang Iqwandy.
Sedikitnya, lanjut Gatot, 40 desa atau kelurahan kategori rawan bencana yang tersebar se-Jatim, akan menjadi sasaran program Destana BPBD Jatim tahun ini. Sebagai aksi perdana, pembentukan Destana Jatim tahun ini diawali di Desa Masangan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan dan Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun pada pertengahan April 2025.
“Dengan adanya pelatihan Destana yang akan berlangsung selama 7 hari, masyarakat tidak akan bingung lagi saat terjadi bencana. Ini karena sudah tahu mitigasinya dan pembagian tugasnya. Jadi, siapa bertanggung jawab apa, itu nanti harus jelas,” ujarnya.
Tantangan Pendamping Destana di Lapangan
Syukur Sugeng Apriwiyanto, akrab dengan panggilan Kang Apri Ucup, merupakan salah satu pendamping Program Siap Siaga untuk Destana di Jatim. Dia mendapat amanah untuk mendampingi Destana di lima kabupaten yaitu Sampang, Pasuruan, Malang, Lumajang dan Pacitan.
Kang Apri Ucup menjelaskan, program ini merupakan kerja sama tiga Konsorsium Destana Inklusif (Kondusif) bersama SIAP SIAGA Australia-Indonesia, dan BPBD Jatim. Tiga konsorsium itu adalah Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Jatim, Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jatim dan Yayasan Investasi Sosial Indonesia (YISI).
“Di Jatim, kami jelas menggandeng BPBD Jatim dan BPBD kabupaten/kota setempat. Program kami ini, kata kuncinya adalah memperkuat ketangguhan masyarakat melalui program Destana yang inklusif. Program ketangguhan bencana ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, termasuk pemerintah desa, kami hanya bertindak sebagai fasilitator,” ujar Kang Apri Ucup kepada beritajatim.com, Selasa (30/9/2025).
Ada empat pilar yang menjadi inti program. Pilar pertama, Gender Equality Disabilitas Sosial Inklusi (Gedsi). Kedua, Konvergensi Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (PRB API). Ketiga, membangun ketangguhan ekonomi dan keempat adalah penanggulangan bencana melalui Destana.
“Dalam konteks kebencanaan, Gedsi itulah orang-orang yang rentan saat terjadinya bencana dan agar menjadi perhatian utama. Sehingga, kelompok rentan ini perlu lebih diperhatikan, karena memiliki kelebihan khusus dalam hal kebencanaan. Semisal, mereka yang mengalami disabilitas fisik, ibu hamil, lansia, dan anak-anak. Itu salah satu fokus program kami,” katanya dengan menjelaskan untuk masing-masing daerah, ada dua desa sasaran yang dibentuk Destana.
Kang Apri Ucup pun menceritakan tantangannya yang dihadapi di lapangan. Saat bersama timnya melakukan pendataan kelompok rentan bencana, Kang Apri Ucup harus berhadapan dengan kenyataan para Gedsi tersebut ternyata tidak dimasukkan ke dalam data kependudukan. Mereka hanya teridentifikasi sebagai laki-laki dan perempuan saja.
“Ternyata setelah kita masuk, baru terdata mereka yang termasuk Gedsi ini, ada yang disabilitas pendengaran dan fisik lainnya. Tantangannya itu di saat kami menyakinkan mereka agar mau ikut berpartisipasi dan kontrol program kami. Kami senang akhirnya mereka mau terlibat. Tantangan kedua, saat mendesain penganggaran desa untuk penanggulangan bencana. Selama ini, mereka hanya ada anggaran saat darurat terjadinya bencana saja. Kami bisa memberikan pemahaman kepada pemerintah desa, sekdes, dan tokoh masyarakat setempat. Memang dibutuhkan partisipasi Pentahelix dari semua pihak,” papar pendamping yang terlibat dalam program sejak 2022 ini.
Penyelenggaraan program Desa Tangguh Bencana membutuhkan tenaga fasilitator sebagai pendamping di masyarakat selama proses kegiatan berlangsung. Selain itu, melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat, sebagai pengelola kegiatan secara menyeluruh yakni dari awal hingga akhir pembentukan serta komitmen untuk melakukan replikasi Destana di desa/kelurahan lainnya.
BPBD provinsi dan kabupaten/kota dapat menjadikan masyarakat dan fasilitator desa tangguh bencana sebagai aset daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana di daerahnya.
Dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tersirat bahwa upaya penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama semua unsur, mulai dari pemerintah, lembaga non-pemerintah, dunia usaha, dan partisipasi aktif masyarakat.
Sejak tahun 2012, Kedeputian Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB telah menyelenggarakan penguatan kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan pengetahuan pemerintah daerah hingga masyarakat pada suatu program, yaitu Desa Tangguh Bencana.
Desa Tangguh Bencana (Destana) adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan (Perka BNPB No.1 Tahun 2012).
Kemampuan mandiri berarti serangkaian upaya yang dilakukan sendiri dengan memberdayakan dan memobilisasi sumber daya yang dimiliki masyarakat desa untuk mengenali ancaman dan risiko bencana yang dihadapi, meliputi juga evaluasi dan monitoring kapasitas yang dimilikinya.
Pada Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012, setidaknya ada 20 indikator untuk menggambarkan ketangguhan suatu desa. Ini karena pendekatan satu sektor saja terbukti belum bisa membangun ketangguhan secara memadai. Untuk itu, masih dibutuhkan banyak usaha baik oleh masyarakat sendiri maupun dari berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.
Membangun Ketangguhan Ekonomi lewat Destana
Ada empat pilar yang menjadi inti program Destana. Pilar pertama, Gender Equality Disabilitas Sosial Inklusi (Gedsi). Kedua, Konvergensi Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (PRB API). Ketiga, membangun ketangguhan ekonomi dan keempat adalah penanggulangan bencana melalui Destana.
Berbicara soal pilar membangun ketangguhan ekonomi melalui Destana, mantan Ketua Pusat Konservasi Iwak Kali (Pak Wali), Imam Dairobi menceritakan anggotanya yang menerima bantuan sebagai kelompok penerima manfaat.
“Satu desa ada enam dusun sasaran. Tiap dusun ada lima orang yang diberikan pelatihan maupun bantuan sesuai bidang usahanya. Ada yang memiliki usaha UMKM, toko kelontong, peternakan sapi, dan perikanan,” katanya.
“Saya mencontohkan yang dilakukan di Dusun Sukun, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Dulu pas saya presentasi tahun 2024, saya tegaskan bahwa penanggulangan bencana dimulai dari masyarakat lapisan bawah. Saat itu aliran sungai nggak terpakai, hanya dibuat MCK dan pembuangan sampah, kini dijadikan tempat budidaya ikan. Ide itu digagas sejak 2006. Satu rumah satu keramba. Sungai dipandang seperti sawah. Ini menjadi problem solver, saat terjadi bencana banjir dan wabah TBC di tahun 2018,” tuturnya.
Menurut dia, masyarakat itu awalnya susah untuk diarahkan. Dengan adanya Destana diharapkan, muncullah komunikasi secara intens untuk menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat.
“Alhamdulillah, anggota kami dapat dua kolam bioflog untuk budidaya ikan nila. Mulai sampai kebutuhan makannya dan aerator, hingga sampai panen ikan nila,” ujarnya.
Komitmen DPRD Jatim untuk Destana
Komisi E DPRD Jatim mendukung dan mengapresiasi komitmen BPBD Jatim dalam membangun kemandirian dan ketangguhan masyarakat desa, melalui program Destana.
Ini karena wilayah Jatim selama ini memang memiliki potensi bencana yang beragam, mulai dari banjir, angin kencang, longsor, gempa bumi, erupsi gunung api dan tsunami.
Seperti di lokasi lainnya, di setiap lokasi pembentukan Destana juga diserahkan bantuan 100 bibit pohon produktif kepada desa setempat sebagai upaya mitigasi lingkungan, dilanjut dengan simbolis penanaman pohon di area lokasi Destana oleh anggota dewan dan pejabat yang hadir.
Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto berharap, dengan rampungnya pembentukan 40 Destana se-Jatim pada tahun ini bisa memperkuat ketangguhan masyarakat, khususnya di kawasan rawan bencana.
Ia lalu mengungkapkan, hasil pendataan tahun 2019, dimana terdapat 2.742 desa rawan bencana di Jatim. Data itu lalu mengalami peningkatan saat update pendataan tahun 2024 menjadi 5.254 desa, karena adanya indikator baru dalam penentuan desa rawan bencana.
Lantaran tingginya jumlah desa rawan bencana ini, ia berharap apa yang dilakukan BPBD Jatim bisa diikuti BPBD kabupaten/kota di Jatim dengan menggandeng unsur pentahelix lainnya. “Karena ancaman bencana itu dinamis, bisa berkembang setiap waktu. Dan, bencana adalah urusan bersama,” terangnya.
Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi PKS, Puguh Wiji Pamungkas, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam upaya penanggulangan bencana di daerah.
“Saya mengajak semua pihak untuk menguatkan kolaborasi pentahelix. Ini bukan sekadar jargon, tapi pendekatan konkret yang melibatkan lima unsur: pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Kelimanya harus bersatu dalam mitigasi dan penanggulangan bencana,” ujar Puguh yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim ini.
Ia menekankan bahwa bencana tidak dapat diprediksi, namun upaya antisipasi dan kesiapsiagaan dapat disiapkan secara sistematis dan berkelanjutan. Kolaborasi Pentahelix diyakini mampu memaksimalkan potensi masing-masing elemen dalam menghadapi situasi darurat.
Desa Bulukerto di Batu dipilih sebagai pembentukan Destana, karena memiliki pengalaman pahit sebagai daerah terdampak banjir bandang yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan cukup parah. Dengan populasi sekitar 7.000 jiwa, desa ini dinilai strategis untuk menjadi percontohan desa tangguh bencana.
“Warga harus memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap potensi bencana, serta tahu apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Itulah inti dari desa tangguh,” jelasnya.
Puguh menambahkan, penghijauan dan pelestarian hutan menjadi bagian penting dalam mencegah bencana seperti banjir dan longsor. “Kita tidak bisa bicara mitigasi bencana tanpa bicara kelestarian alam. Tanaman yang kita tanam hari ini adalah investasi keselamatan di masa depan,” tegasnya.
Ia pun berharap program Destana ini tidak hanya menjadi seremonial semata, tetapi benar-benar dijalankan secara berkelanjutan oleh semua pihak.
“Saya mendorong supaya sebaran Destana bisa diperluas lagi di Jatim, mengingat Jatim memiliki kerentanan terhadap kebencanaan yang cukup tinggi. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kecil kita dalam menjaga bumi dan menyelamatkan manusia,” pungkasnya. [tok/beq]
