Bojonegoro (beritajatim.com) – Debat publik kedua Pilkada Bojonegoro 2024 yang rencananya digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (13/11/2024) terancam gagal lagi. Pemicunya, tidak tercapai kesepakatan antara KPU dengan tim dari pasangan calon bupati-calon wakil bupati dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar di Kantor KPU Bojonegoro pada Senin malam (11/11/2024).
Tim pasangan calon bupati dan wakil bupati Bojonegoro nomor 02, Setyo Wahono-Nurul Azizah memilih walkout dari rakor. Tim yang diwakili oleh Joko Purwanto dan M Hanafi memilih walkout lantaran KPU Bojonegoro tiba-tiba mengeluarkan surat keputusan yang berbeda dengan berita acara (BA) 312 yang sudah disepakati dan ditandatangani bersama sebelumnya.
Joko Purwanto menilai, sejauh ini KPU Bojonegoro belum melakukan pembatalan atau pencabutan BA 312. Apalagi BA tersebut telah disepakati dan ditandatangani masing-masing narahubung dua paslon, Komisioner KPU dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bojonegoro.
“Yang di tangan kami itu masih berita acara 312, yang mana dalam berita acara itu mengatur tanggal dan format debat,” ujar Joko.
Namun, lanjut Joko, KPU Bojonegoro tiba-tiba mengeluarkan surat keputusan yang berbeda dengan BA 312. Sehingga muncul dua dasar hukum berbeda dalam pelaksanaan debat lanjutan Pilkada Bojonegoro.
“Ini berarti ada dua dasar hukum yang berbeda sekarang, yakni berita acara dan SK KPU,” terang Joko.
Joko menyayangkan KPU Bojonegoro tidak melakukan pembatalan BA 312 sebelum menerbitkan aturan SK KPU No 1547. “Ini membuat paslon kebingungan, karena ada dua aturan yang tanggalnya beda dan formatnya beda,” terangnya.
Karena alasan itulah, sebagai perwakilan paslon 02, dirinya bersama M Hanafi memutuskan tidak bisa menerima SK KPU Nomor 1547. Karena BA 312 yang dipegang belum dibatalkan. “Kami tetap berpedoman pada BA 312 karena sampai hari masih sah dan berlaku,” tandas Joko.
M Hanafi menambahkan, pihaknya sekarang ini sedang menyengketakan SK KPU No 1547 ke Bawaslu Bojonegoro agar dibatalkan. “BA 312 itu menurut kami lebih tinggi. Itu merupakan kesepakatan bersama diatur KUHP 1338,” kata Hanafi.
Ia menegaskan, tim pemendukung paslon 02 saat ini sedang menyengketakan SK KPU No 1547 ke Bawaslu karena ingin tetap mengikuti prosedur dan aturan perundang-undangan. Untuk itu, dirinya mengajak semua pihak taat pada aturan yang sudah disepakati bersama.
“Kalau sudah disepakati dan dikomitmenkan ya dijalani. Jangan kemudian kalau tidak setuju langsung naik panggung,” pungkasnya.
Rakor debat publik Pilkada Bojonegoro yang juga diwakili tim paslon 01, Teguh Haryono-Farida Hidayati sudah selesai, karena tidak ada kesepakatan. Namun KPU Bojonegoro masih melakukan rapat internal sehingga belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan. [lus/beq]
