Banyuwangi (beritajatim.com) – Kemacetan parah di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dampak pemeriksaan 15 kapal kapal eks Landing Craft Tank (LCT) menuai sorotan dari Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono.
Sebelumnya, otoritas pelabuhan melarang 15 kapal eks LCT untuk berlayar karena proses docking dan pengecekan kelaikan kapal pasca tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Namun hingga kini sudah sebagian kapal eks LCT yang dioperasikan.
Dalam kunjungannya ke pelabuhan, Jumat kemarin (18/7/2025), Bambang mendesak agar seluruh kapal-kapal tersebut segera diaktifkan kembali demi mencegah kerugian ekonomi yang lebih besar.
“Saya menginginkan kejadian kemacetan ini segera diselesaikan. Kapal-kapal itu harus kembali dioperasikan, karena semuanya sudah melalui proses regulasi pemerintah, bahkan diawasi setiap kali akan berangkat, bukan hanya setahun sekali,” jelasnya.
Pihaknya menjelaskan, setiap kapal telah memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari pemerintah yang mencakup aspek kelayakan kapal, hingga muatan yang dibawa. Artinya, semua kapal yang sebelumnya beroperasi telah memenuhi syarat untuk layak berlayar.
Menurutnya, beberapa kapal yang kini belum boleh beroperasi justru telah menjalani uji petik saat musim Lebaran lalu dan dinyatakan layak. Larangan beroperasi secara tiba-tiba justru memicu dampak serius, termasuk antrean kendaraan yang mengular di jalur arteri menuju Pelabuhan Ketapang.
“Bayangkan, masyarakat bisa menunggu dua hari hanya untuk menyeberang. Barang-barang yang dibawa, seperti bawang, berambang, dan kebutuhan pokok lainnya, jadi rusak. Kerugian ekonominya sangat besar,” ungkapnya.
Menurut Bambang, kondisi yang terjadi di pelabuhan ketapang tersebut bertentangan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sedang gencar mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, dampak kemacetan di Pelabuhan Ketapang juga bisa mencoreng citra pariwisata khususnya Banyuwangi dan Indonesia di mata dunia.
Menurutnya, banyak wisatawan asing yang menggunakan jalur Ketapang-Gilimanuk menuju Bali, sehingga kemacetan panjang menjadi potret buruk pelayanan transportasi nasional.
“Seakan-akan transportasi ke Indonesia ini buruk sekali. Ini tidak boleh terjadi ke depannya. Maka dari itu, saya mengimbau kepada Kementerian Perhubungan untuk segera mengoperasikan kapal-kapal itu kembali,” pungkasnya. [tar/ian]
