Jakarta (beritajatim.com) – Konferensi CTRL+J APAC 2025 yang digelar oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan International Fund for Public Interest Media (IFPIM) resmi dibuka pada 22 Juli 2025 di Hotel Le Meridien, Jakarta.
Kegiatan ini mempertemukan jurnalis, penggiat media, akademisi, dan platform teknologi dari kawasan Asia–Pasifik untuk memperkuat kerja sama lintas negara dalam merumuskan standar jurnalisme berkualitas di tengah perkembangan pesat kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Nezar Patria, hadir sebagai pembicara kunci dan menyampaikan optimisme terhadap potensi AI dalam dunia jurnalistik.
“AI dapat menyederhanakan berbagai pekerjaan jurnalis dalam penyampaian informasi, mulai dari analisis data hingga pembuatan konten, yang mengarah pada operasi yang lebih cepat,” kata Nezar.
Namun, Nezar juga menegaskan pentingnya membangun mekanisme akuntabilitas. “AI dapat mempercepat pembuatan dan penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan,” ujarnya.
Ia mengingatkan organisasi media untuk beradaptasi dengan perubahan model bisnis dan pola konsumsi pembaca, serta menekankan pentingnya kompensasi yang adil bagi jurnalis. “Dalam lanskap yang semakin dipengaruhi oleh AI, memastikan bahwa jurnalis mendapatkan kompensasi yang adil untuk pekerjaan mereka menjadi masalah yang kritis,” tambahnya.
Dalam sesi panel pembuka, Michael Markovitz, Head of GIBS Media Leadership Think Tank dari Afrika Selatan, menggarisbawahi tantangan pendanaan bagi media independen. “Jurnalisme adalah barang publik yang penting dan memengaruhi kehidupan banyak orang, seperti makanan atau minuman. Namun barang publik ini belum didukung oleh infrastruktur pendanaan dan ekosistem yang baik,” tuturnya.
Sementara itu, Maia Fortes dari Associação de Jornalismo Digital (AJOR), Brasil, menekankan pentingnya pendekatan regulasi yang inklusif. “AI harus diatur agar dampaknya memperkuat ekosistem jurnalisme digital, ini sangat penting untuk menjaga demokrasi kita yang sudah rapuh,” ujarnya. AJOR, kata Maia, mendorong kolaborasi dengan kelompok hak-hak digital untuk memastikan jurnalisme plural dan berbasis kebijakan publik.
Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara Global South untuk memperkuat posisi tawar media lokal. “Perusahaan media lokal tidak memiliki daya tawar yang setara saat berhadapan dengan raksasa teknologi seperti Google dan Meta,” ujarnya. Ia menyerukan dukungan regulasi dan solidaritas lintas negara untuk mempelajari praktik terbaik dalam kebijakan media.
Pada kesempatan yang sama, PR2MEDIA menyerahkan hasil Studi Kelayakan Dana Jurnalisme Indonesia kepada Dewan Pers. Seremoni ini disaksikan langsung oleh Wamenkomdig Nezar Patria. Masduki dari PR2MEDIA mengungkapkan urgensi pendanaan jurnalisme publik yang independen.
“Kita perlu segera membentuk dana abadi untuk jurnalisme publik, yang diperkuat dengan peraturan terkait, namun pembuatan kebijakan di Indonesia bisa memakan waktu yang sangat lama,” ujarnya.
Masduki juga menekankan bahwa pendanaan dari negara tetap memiliki risiko terhadap independensi media. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan strategis agar media tetap mandiri. Anggota Dewan Pers, Dahlan Dahi, yang menerima studi tersebut, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti temuan tersebut demi keberlangsungan jurnalisme berkualitas di Indonesia. [beq]
