Sumenep (beritajatim.com) – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sumenep memberikan edukasi pada perangkat desa tentang produk keuangan perbankan dan asuransi.
“Peningkatan literasi keuangan ini merupakan langkah strategis kami untuk mendorong inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan,” kata Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sumenep Dadang Dedy Iskandar, melalui Analis Kebijakan Ahli Muda Silviana Halidah Novtrisia, Senin (01/07/2025).
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat dan ‘Coaching Clinic’ Program Kerja tahun 2025 TPAKD yang sebelumnya diselenggarakan oleh otoritas jasa keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur.
“Dengan pemahaman yang baik tentang produk perbankan dan perlindungan sosial, perangkat desa diharapkan mampu menghindari jebakan pinjaman online (pinjol) ilegal yang kian marak di masyarakat,” ujar Silviana.
Menurutnya penguatan liiterasi keuangan menjadi sangat penting untuk melindungi masyarakat. Selain itu diharapkan juga bisa meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan keuangan yang bijak.
Dalam kegiatan tersebut, BPRS Bhakti Sumekar yang merupakan Bank milik Pemkab Sumenep, juga memperkenalkan layanan pinjaman tanpa margin.
“Kami menyediakan pinjaman hingga Rp 5 juta tanpa bunga dan tanpa biaya administrasi. Masyarakat, terutama pelaku UMKM, bisa mendapatkan pinjaman Rp 5 juta dan menerima secara penuh Rp 5 juta,” terang Desselina dari BPRS Bhakti Sumekar.
Selain edukasi keuangan, kegiatan tersebut juga memberikan informasi mengenai perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Analis Kebijakan Ahli Muda dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mohammad Ramli, menjelaskan bahwa seluruh perangkat desa di Kabupaten Sumenep telah didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Program tersebut mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada perangkat desa. (tem/kun)
